Page 6 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 6
BELUM GUGAT KE PTUN, APINDO MASIH KAJI KEPUTUSAN ANIES NAIKKAN UMP
JAKARTA 5,1 PERSEN
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan mengkaji terlebih dahulu keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang resmi merevisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 menjadi 5,1 persen.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan belum
membaca lebih detail keputusan Anies soal kenaikan UMP tersebut.
Sebab, dia sedang berada di luar kota sehingga belum dapat menentukan langkah selanjutnya
yang akan diambil.
"Nanti kami akan berdiskusi dengan yang lain untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Saya belum baca betul," kata Nurjaman kepada Kompas.com, Selasa (28/12/2021).
Nurjaman mengatakan, hingga saat ini belum ada pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta seperti yang direncanakan.
Pengajuan gugatan itu akan dilakukan karena Apindo menganggap tindakan Anies bertentangan
dengan aturan.
"Belum ada (gugatan yang diajukan). Masih mau dikaji dulu, kan baru kemarin (keputusan
gubernur beredar)," kata dia.
Sebelumnya Apindo bahkan meminta semua pengusaha di wilayah DKI Jakarta tidak mengikuti
UMP yang ditetapkan Anies.
Mereka bersikeras hanya mengikuti aturan sebelumnya bahwa UMP Jakarta naik 0,8 persen,
yang telah diputuskan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.
Apindo juga merasa Anies melakukan revisi sepihak tanpa menanyakan pendapat pengusaha,
termasuk Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah.
Diketahui, Pemprov DKI sudah mengeluarkan surat keputusan gubernur terkait kenaikan UMP
sebesar 5,1 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah saat rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin
(27/12/2021).
"Sudah (dikeluarkan)," kata Andri.
Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 ditetapkan kenaikan UMP
Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen.
" Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Anies dalam kepgub yang diteken 16 Desember 2021.
5
