Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

pengusaha yang memang nggak tumbuh akan dibahas lagi di dewan pengupahan, akan
menggunakan upah seperti apa
neutral - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Jadi
gini,jawaban surat Pak Gubernur itu mendapatkan jawaban dari Menaker tanggal 18 Desember
2021 ya, diperkuat dengan jawaban dari Mendagri tanggal 21 Desember 2021. Jawabannya,
terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36

negative - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Karena
Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan, sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat, dan
pengusaha. Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan bukan tahun ini saja, tahun-tahun
lalu juga tidak ada kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? Tidak, tapi kami ikut
membicarakan, makanya di sini dibilang 'wah sepihak', itu enggak

positive - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Sesuai
dengan arahan dan anggota DPRD, kami akan melakukan komunikasi kepada Kemnaker juga
Kemendagri, kenapa kebijakan ini kita ambil

positive - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Insyaallah, saya terus berbaik sangka setelah nanti ada komunikasi yang intens bahwa
problematik dari pada masing-masing daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama,
iniinsyaallah jadi pemahaman yang sangat bagus sehingga ini bisa diterima oleh seluruh pihak

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Anies
mengingatkan ada sanksi jika perusahaan tak ikuti ketentuan soal UMP. Hal itu tertuang dalam
Kepgub Anies nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies 16
Desember 2021.

WANTI-WANTI ANIES SOAL SANKSI JIKA PERUSAHAAN TAK PATUH UMP DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Anies
mengingatkan ada sanksi jika perusahaan tak ikuti ketentuan soal UMP. Hal itu tertuang dalam
Kepgub Anies nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies 16
Desember 2021.

Sebelumnya, dengan skema berdasarkan PP 36/2021 kenaikan hanya 0,8 persen atau UMP DKI
2022 sebesar Rp 4.453.935. Besaran UMP itu didemo massa buruh.

Anies akhirnya melakukan hitung-hitungan ulang formula penetapan UMP DKI. Lewat Kepgub
baru 1517/2022, Anies mematok UMP DKI jadi Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen. UMP DKI Rp
4,64 juta ini berlaku per 1 Januari 2022. Berlaku untuk pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari satu tahun.

"Menetapkan Upah Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp
4.641.854 per bulan," demikian isi Kepgub Anies seperti dilihat, Senin (27/12/2021).

Disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih.

10