Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 13
"Karena Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan, sepakat atau tidak sepakat,
angka yang dirumuskan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat, dan
pengusaha. Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan bukan tahun ini saja, tahun-tahun
lalu juga tidak ada kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? Tidak, tapi kami ikut
membicarakan, makanya di sini dibilang 'wah sepihak', itu enggak," imbuhnya.
Pemprov DKI akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk memberikan penjelasan soal UMP.
"Sesuai dengan arahan dan anggota DPRD, kami akan melakukan komunikasi kepada Kemnaker
juga Kemendagri, kenapa kebijakan ini kita ambil," kata Andri.
Andri menyebut komunikasi itu akan dilakukan secara intensif. Dia berharap kenaikan UMP
menjadi 5,1 persen ini bisa dipahami bersama.
"Insyaallah, saya terus berbaik sangka setelah nanti ada komunikasi yang intens bahwa
problematik dari pada masing-masing daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama,
iniinsyaallah jadi pemahaman yang sangat bagus sehingga ini bisa diterima oleh seluruh pihak,"
sambungnya.
12
