Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Menurut Adi, revisi UMP ibu kota bukanlah itu keputusan pemerintah provinsi, melainkan
keputusan Anies Baswedan.
"Kenaikan upah DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta,
tetapi itu adalah keputusan Pak Anies Baswedan karena yang ditetapkan oleh Gubernur DKI
Jakarta," kata Adi Menurutnya, formula upah minimum yang sah seharusnya mengikuti Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Instruksi Kementerian Ketenagakerjaan juga meminta penetapan UMP paling lambat dilakukan
sebelum 21 November 2021, sementara Anies menetapkan setelah tanggal tersebut.

Adi menilai ketetapan yang dibuat Anies memberikan dampak yang tidak baik kepada
masyarakat dan hukum.

"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan
ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia,"
imbuhnya.

Ia pun menjelaskan bahwa UMP yang ditetapkan pemerintah pusat merupakan upah yang
diberikan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan atau satu tahun.

Pihaknya mengklaim akan tetap patuh dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah. Ia menegaskan bahwa kalangan pengusaha tetap akan menjalankan aturan upah
yang ditetapkan sebelum 21 November.
Sebelumnya, Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
2021 tentang UMP 2022. Dengan begitu, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI pada tahun depan
resmi naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.

Dengan demikian, keputusan Anies pada November lalu yang sudah sempat menetapkan
besaran UMP DKI 2022 naik Rp37.749 atau 0,85 persen dibatalkan. (mad/ris)

14