Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 18
Judul Pemprov DKI Bantah Putuskan Kenaikan UMP 5,1% secara Sepihak
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/872301/pemprov-dki-bantah-
putuskan-kenaikan-ump-51-secara-sepihak
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-28 07:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah
membantah pihaknya melakukan kenaikan upah minimum Provinsi ( UMP) DKI Jakarta menjadi
sebesar 5,1% secara sepihak. Andri menegaskan, kenaikan tersebut dilakukan setelah dibahas
di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang dihadiri oleh unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan
asosiasi buruh/pekerja.
PEMPROV DKI BANTAH PUTUSKAN KENAIKAN UMP 5,1% SECARA SEPIHAK
Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta Andri Yansyah membantah pihaknya melakukan kenaikan upah minimum Provinsi (
UMP) DKI Jakarta menjadi sebesar 5,1% secara sepihak.
Andri menegaskan, kenaikan tersebut dilakukan setelah dibahas di Dewan Pengupahan DKI
Jakarta yang dihadiri oleh unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan asosiasi buruh/pekerja.
"Tidak ada sepihak. penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yg dihadiri
oleh unsur pemerintah, serikat, dan pengusaha," ujar Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin
(27/12/2021).
Meskipun, Andri mengakui bahwa dalam pembahasan tersebut tidak ada kesepakatan kenaikan
sebesar 5,1%. Pasalnya, masing-masing pihak pegang pada angka kenaikan yang diinginkan.
Namun, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memutuskan UMP tersebut.
"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di depan dewan pengupahan antara Pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus
diputuskan," tandas Andri.
Andri mengatakan, selama ini juga kenaikan UMP mendapat penolakan dari pihak-pihak yang
terlibat. Namun, kata dia, Pemprov DKI harus memutuskan kenaikan tersebut sebagai aturan
yang menjadi panduan semua pihak dalam menentukan UMP.
17
