Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 16

Judul               Anies Keluarkan Kepgub UMP
                Nama Media          Pelita Baru
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            ANT
                Tanggal             2021-12-28 07:59:00
                Ukuran              286x340mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 85.800.000

                News Value          Rp 429.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              GUBERNUR  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menerbitkan  Keputusan  Gubernur  (Kepgub)  Nomor
              1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 hasil revisi resmi naik 5,1 persen
              menjadi Rp4.641.854.



              ANIES KELUARKAN KEPGUB UMP
              GUBERNUR  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menerbitkan  Keputusan  Gubernur  (Kepgub)  Nomor
              1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 hasil revisi resmi naik 5,1 persen
              menjadi Rp4.641.854.

              "Berlaku  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  2022?  bagi  pekerja yang  mempunyai  masa  kerja
              kurang dari satu tahun," demikian tertulis dalam Kepgub 1527 tahun 2021 dipantau di Jakarta,
              Senin.

              Kepgub tersebut diteken Anies Baswedan pada 16 Desember 2021 dan berlaku mulai 1 Januari
              2022.


              Anies  menerbitkan  Kepgub  itu  dengan  mempertimbangkan  nilai  pertumbuhan  ekonomi  dan
              inflasi nasional guna menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh.

              Dalam  diktum  ketiga  Kepgub  itu,  Anies  menyatakan  pengusaha  wajib  menyusun  dan
              menerapkan  struktur  dan  skala  upah  di  perusahaan  dengan  memperhatikan  kemampuan
              perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
              satu tahun atau lebih.

              Kemudian diktum keempat dan kelima yakni pengusaha juga dilarang membayar upah lebih
              rendah dari UMP 2022 dan pengusaha yang memberi upah lebih tinggi dari UMP 202? itu dilarang
              mengurangi atau menurunkan upah.

              "Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum
              keempat dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
              undangan," demikian kutipan diktum keenam. Dalam Kepgub itu, Pemprov DKI meningkatkan
                                                           15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21