Page 19 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 19
"Dan selama ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022 ini tahun kemarin 2021 ada
kesepakatan enggak ? Tidak. Artinya kami tetap melibatkan dewan pengupahan tetapi,
kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan,"
jelas dia.
Selain itu, lanjut Andri, kenaikan 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 berdasarkan sejumlah kajian,
kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, prediksi inflasi yang akan terkendali
sekitar 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance
(Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3
persen.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil Andri Yansyah dan jajarannya untuk
menjelaskan soal kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1% dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI,
Senin (27/12/2021). DPRD mempertanyakan kenaikan UMP 2022 di DKI yang melampaui angka
yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Pasalnya, PP tersebut mengamanatkan rata-rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09%.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Andri Yansyah untuk
memberikan penjelasan rasional soal kenaikan 5,1% tersebut.
Menurut dia, masih banyak pengusaha yang belum stabil keuangannya karena terdampak
pandemi Covid-19.
"Jadi kami minta Pak Andri Yansyah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya dengan rasional
terkait kenaikan UMP ini. Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil.
Saya kasian kepada buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi
pandemi yang sangat luar biasa," tandas Prasetio.
Sumber: BeritaSatu.com
18
