Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 20
Judul Anies Tak Bisa Ditekan
Nama Media rm.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rm.id/baca-berita/megapolitan/106073/teken-kenaikan-upah-
51-persen-anies-tak-bisa-ditekan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-28 07:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Meski diancam dan ditekan pengusaha, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap merevisi
kenaikan upah buruh 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen. Sikap tegas Anies
ini memperlihatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak bisa ditekan. Keputusan
Anies merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mendapat penolakan dari para
pengusaha. Pasalnya, dengan kenaikan 5,1 persen maka upah buruh naik Rp 200 ribu menjadi
Rp 4,6 juta dari kenaikan sebelumnya Rp 4,4 juta.
ANIES TAK BISA DITEKAN
Meski diancam dan ditekan pengusaha, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap merevisi
kenaikan upah buruh 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen. Sikap tegas Anies
ini memperlihatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak bisa ditekan.
Keputusan Anies merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mendapat penolakan
dari para pengusaha. Pasalnya, dengan kenaikan 5,1 persen maka upah buruh naik Rp 200 ribu
menjadi Rp 4,6 juta dari kenaikan sebelumnya Rp 4,4 juta.
Pengusaha merasa revisi kenaikan upah buruh oleh Anies tidak memiliki dasar hukum. Padahal,
kata mereka, penetapan upah buruh sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan membawa
masalah upah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka juga mengajak pelaku usaha
di Ibu Kota untuk tidak menerapkan revisi upah buruh yang diteken Anies sampai keluar hasil
PTUN.
Mereka juga mengadukan Anies ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam
Negeri. Para pengusaha meminta kedua kementerian itu menjewer Anies.
19
