Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Apakah Anies takut dengan ancaman itu? Ternyata tidak bisa ditekan. Dia tetap meneken revisi
kenaikan upah buruh. Bahkan Anies sudah meneken kenaikan upah buruh 16 Desember lalu.
Aturan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP
2022. Dengan keluarnya aturan ini, maka Kepgub Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022
yang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
sebesar Rp 4.641.854 per bulan,” tulis Anies dalam Kepgub yang dikutip, kemarin.

Ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Sasar terhadap pekerja atau
buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP,” lanjut keputusan keempat dalam
Kepgub.
Apabila ada pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari angka yang ditetapkan,
maka Anies melarang untuk mengurangi ataupun menurunkan. Pun, bila ada perusahaan yang
melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima, maka akan dikenakan sanksi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, ketentuan besaran upah buruh DKI 2022 ini disebutnya sesuai dengan pedoman
pelaksanaan upah buruh selama pandemi Covid-19. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang
menuntut Kemenaker merespons kebijakan Anies yang resmi menaikkan upah DKI pada tahun
depan. “Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker segera meluruskan, dan beri
jalan tengahnya seperti apa,” harap Sarman, kemarin.
Menurut Sarman, ada beberapa alasan mengapa Menaker Ida Fauziyah harus segera merespons
kepgub Anies terkait upah buruh DKI. Pertama, Anies nekat menetapkan besaran upah buruh
DKI 2022 tidak sesuai dengan pedoman pemerintah yang tertuang di PP No 36/2021 tentang
Pengupahan.

Sementara jika merujuk pada PP 36/2021, kenaikan UMP DKI 2022 seharusnya cuma 0,85 persen
atau Rp 37.749. “Jadi, kalau ada kepala daerah yang menaikkan di luar peraturan pemerintah
apa tindakan Pemerintah Pusat?” tanyanya.
Dia bilang keputusan Anies bikin buyar kepastian yang dibutuhkan dunia usaha. Padahal,
kepastian dianggap penting bagi pengusaha dan investor dalam memarkir bisnis di Tanah Air.

“Pemerintah seharusnya satu suara, Pusat ke Daerah. Jangan sampai aturan Pusat dan Daerah
berbeda-beda, nanti tidak ada kepastian,” imbuh dia, bingung.

Kekecewaan pengusaha ditanggapi sinis Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Kata
Presiden Aspek, Mirah Sumirat, masih untung naiknya cuma 5 persen. Padahal tuntutannya 7-
10 persen.

“Pemerintah seharusnya satu suara, Pusat ke Daerah. Jangan sampai aturan Pusat dan Daerah
berbeda-beda, nanti tidak ada kepastian,” imbuh dia, bingung.
Kekecewaan pengusaha ditanggapi sinis Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Kata
Presiden Aspek, Mirah Sumirat, masih untung naiknya cuma 5 persen. Padahal tuntutannya 7-
10 persen.

20