Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 10
Judul Wanti-wanti Anies soal Sanksi Jika Perusahaan Tak Patuh UMP DKI
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5873268/wanti-wanti-anies-soal-sanksi-
jika-perusahaan-tak-patuh-ump-dki
Jurnalis Tim detikcom
Tanggal 2021-12-28 08:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Kepgub DKI Jakarta (N/A) Menetapkan Upah Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan
negative - Kepgub DKI Jakarta (N/A) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP.
Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau
menurunkan upah
negative - Kepgub DKI Jakarta (N/A) Perusahaan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
neutral - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Yang
disampaikan tidak ada pembicaraan perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan, dengan Apindo,
Kadin, Serikat Pekerja
negative - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Apindo, Kadin tetap PP 36 usulannya seperti itu. Setelah itu kalau dari unsur serikat karena sudah
ada rilis BPS naik jadi 5,1 persen, pertama kan 3,57 persen karena rilisnya belum keluar dari
nasional naik jadi 5,1 pertumbuhan dan inflasi nasional
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Isi
jawabannya intinya tetap bahwa penetapan upah minimum mengacu pada PP 36. Tetap itu saja
jawabannya seperti itu. Jadi itu kronologinya
neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga KerjaKepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Energi DKI Jakarta) Kita mempunyai undang-undang khusus yang mempunyai kewenangan
khusus Gubernur melakukan keputusan strategis dan Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang
Pemprov DKI Jakarta adalah Undang-Undang yang tidak di-omnibus law-kan. Kedua proyeksi BI
mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, kajian kementerian BPN dan rilis BPS yang
menunjukkan 5,1 persen
neutral - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Tidak
ada kemungkinan revisi lagi. Tapi kami memberikan ruang. Di SK tersebut ada ruang tuh, bagi
9
