Page 7 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 7
Judul Bupati Wajibkan Penerapan Struktur dan Skala Upah
Nama Media Radar Kudus
Newstrend Penerapan Struktur dan Skala Upah
Halaman/URL Pg3
Jurnalis War
Tanggal 2021-12-28 08:05:00
Ukuran 197x142mmk
Warna Warna
AD Value Rp 24.428.000
News Value Rp 122.140.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Dian Kristiandi (Bupati Jepara) Guna menciptakan hubungan industrial yangharmonis
dan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja, maka perlu diwajibkan pemberlakuan
struktur dan skala upah dan tunjangan yang melekat dengan besaran sesuai kemampuan
masing-masing perusahaan
Ringkasan
Hasil audiensi antar buruh perusahaan di Jepara dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi terkait
upah pada Jumat (24/12) lalu menghasilkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan bupati. Isinya,
perusahaan di Jepara wajib memberi tunjangan melekat kepada para karyawannya.
BUPATI WAJIBKAN PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH
Hasil audiensi antara buruh perusahaan di Jepara dengan Bupati Jepara Dian Kristiandi terkait
upah pada Jumat (24/12) lalu menghasilkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan bupati. Isinya,
perusahaan di Jepara wajib memberi tunjangan melekat kepada para karyawannya.
SE Bupati lepara tersebut membahas tentang Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah di
Perusahaan. Ada enam poin yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara tahun
2022 telah ditetapkan sebesar Rp2.108.403,11. Dan angka tersebut merupakan ketetapan dari
Gubernur Jawa Tengah.
Besaran UMK tersebut beberapa kali memicu penolakan dari para buruh di Jepara. "Guna
menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan produktifitas dan
kesejahteraan pekerja, maka perlu diwajibkan pemberlakuan struktur dan skala upah dan
tunjangan yang melekat dengan besaran sesuai kemampuan masing-masing perusahaan,"
terang Andi, sapaan akrab Bupati Jepara.
Dalam penyusunan struktur dan skala upah, perusahaan dituntut berpedoman pada Pasal 21
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ketentuannya,
6
