Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2021
P. 62

Para kader juga ditugasi menerima dan mencatat laporan kerja paksa dan pelanggaran HAM dari
              ABK di kapal domestik ataupun asing. Aduan diteruskan ke Fishers Center di Bitung dan Tegal
              untuk kemudian diteruskan ke pihak berwajib. "Mereka jadi frontliners perlindungan serta deteksi
              dini perdagangan orang," tambahnya.

              Kini, DFW Indonesia mengupayakan agar pemerintah desa di Tegal, Pemalang, dan Brebes mau
              mengalokasikan dana desa untuk misi ini, mengingat para kader diresmikan kepala desa. Adapun
              pendanaan bagi kader di Bitung masih dijajaki dengan pemerintah kota.

              Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha
              mengatakan,  calon  ABK  harus  mampu  mengidentifikasi  kejanggalan  proses  pengurusan
              dokumen sejak dari pemberangkatan. Misalnya, penggantian nama pada paspor dan paksaan
              menandatangani PKL tanpa boleh membacanya lebih dulu.

              Di samping itu, calon ABK perlu curiga jika pelatihan keselamatan dasar (BST) berjalan singkat
              atau  bahkan  sertifikat  diberikan  tanpa  pelatihan.  Apabila  kewaspadaan  ini  meningkat,  kasus
              kekerasan terhadap ABK di luar negeri akan menurun.

              "Kalau sudah ada tanda-tanda yang tidak beres, calon ABK jangan memaksakan berangkat meski
              sudah diiming-imingi uang karena bisa terjadi masalah di kemudian hari. Kesadaran itu yang
              harus kita bangun karena perlindungan paling optimal adalah perlindungan dari diri sendiri," kata
              Judha, Sabtu (18/9).

              Para lulusan sekolah pelayaran tentu lebih unggul dalam membedakan perusahaan mana yang
              resmi dan tidak. Kasus-kasus kekerasan terhadap WNI yang mengawaki kapal perikanan asing,
              seperti Aab dari Cirebon, pun menjadi pembelajaran sekaligus pengingat bagi mereka untuk lebih
              waspada jika ingin bekerja di sektor perikanan yang tergolong sulit dan berbahaya.

              Salah satu siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Tegal, Valentino Robert
              Rossy, menyatakan hanya akan melamar di perusahaan penyalur ABK yang direkomendasikan
              sekolahnya. Ia juga memanfaatkan informasi-informasi dari para alumni di sekolahnya untuk
              menggali rekam jejak perusahaan penyalur ABK.

              "Kalau sudah direkomendasikan pihak sekolah dan mendapatkan testimoni dari alumni, biasanya
              memang  perusahaannya  bagus.  Tapi,  kalau  belum,  perlu  diteliti  lebih  lanjut,  jangan  asal
              mendaftar," katanya.

              Valentino  bercita-cita  ingin  bekerja  di  kapal  ikan  di  Jepang  untuk  membantu  meningkatkan
              perekonomian keluarganya. Kini, ia tengah berfokus meningkatkan keterampilan dan mengasah
              kemampuan berbahasa Jepang.

              Para lulusan sekolah pelayaran tentu lebih unggul dalam membedakan perusahaan mana yang
              resmi dan tidak.

              caption:

              Polisi menunjukkan paspor milik tiga awak kapal perikanan Indonesia yang meninggal di kapal
              berbendera China, Fu Yuan Yu 829, Jumat 04/8/2020).











                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67