Page 227 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 227
Garda Metal FSPMI Kota Batam Suprapto, tetap meminta Upah Minimum 2022 harus naik sebesar
7 sampai 20 persen.
Apabila tetap kenaikan hanya Rp 20-30 ribu, menurut Suprapto pemerintah tidak memiliki empati
pada nasib buruh saat ini. "Berarti pemerintah tak punya empati," ucapnya. Dengan adanya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dewan pengupahan tidak
diberikan kewenangan untuk menata UMK di daerah masing-masing.
Pihaknya telah melayangkan surat penolakan terkait pembahasan UMK di daerah. "Mereka hanya
menunggu surat edaran dari mendagri dan menaker kan gitu. Artinya dewan pengupahan tidak
punya kewenangan untuk menata UMK di daerah masing-masing," ucapnya.
Begitu juga yang disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota
Batam, Alfatoni yang menilai aturan baru tetap merugikan bagi pekerja. Apalagi dengan adanya
Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka anggap tidak mendukung posisi pekerja.
"Tak tahu lagi lah. Sudah pakai rumus semua. Harusnya memperhatikan KHL, tapi sepertinya
sudah tak ada ada survei lagi tahun ini. Padahal yang tahu biaya hidup di sini ya kita yang tinggal
dan bekerja di sini," ujarnya.
Ia memprediksi kenaikan upah tahun depan berkisar Rp 20-30 ribu dari upah yang diterima
buruh saat ini. "Kemarin kami coba hitung-hitung. Jadi hanya segitu kenaikannya. Padahal biaya
hidup di Batam sangat tinggi, namun upah jauh di bawah biaya hidup," tuturnya.
226
