Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 292

Presiden  Aspek  Indonesia  Mirah  Sumirat  menyitir  PP  Nomor  36  tahun  2021,  mengatakan
              kenaikan  UMP  2022  tertinggi  adalah  di  DKI  Jakarta  menjadi  sebesar  Rp  4.453.724  dari
              sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 atau naik sebesar Rp 37.538.

              Sedangkan  kenaikan terendah  UMP  tahun  2022  adalah  di  Jawa Tengah  menjadi  sebesar  Rp
              1.813.011,  atau  hanya  naik  sebesar  Rp  14.032  dibanding  UMP  tahun  2021  sebesar  Rp
              1.798.979,00.

              "Artinya dengan kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp 37.538 dan kenaikan
              terendah adalah hanya naik Rp 14.032, ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang
              semakin  sulit  dan  daya  beli  masyarakat  yang  semakin  rendah.  Rakyat  dipaksa  untuk  terus
              miskin," kata Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 November 2021.

              Padahal, pada 2020, kata Mirah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan untuk
              tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, dengan hanya berdasarkan Surat Edaran Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
              Masa Pandemi Covid-19.

              Dengan demikian, Mirah mengatakan adanya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP
              Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko
              Widodo  memberikan  karpet  merah  kepada  pengusaha  dan  tidak  berpihak  pada  pekerja  dan
              rakyat Indonesia.

              Untuk  itu,  Aspek  Indonesia  sebagai  federasi  serikat  pekerja  afiliasi  KSPI,  mendukung  penuh
              rencana mogok nasional secara konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022 tersebut.

              "Karena  tidak  manusiawi  dan  ini  semakin  membuktikan  bahwa  Pemerintah  tidak  mampu
              memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya," ujar Mirah Sumirat.










































                                                           291
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297