Page 290 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 290

Keadilan yang dijunjung inilah yang membuat investasi di Jawa Barat tinggi. Berdasarkan data
              Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, realisasi investasi
              periode Januari hingga September 2021 adalah Rp107,23 triliun atau naik Rp20,90 triliun dari
              periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

              Angka realisasi investasi Jabar sudah mencapai 84,21 persen dari target yang ditetapkan Badan
              Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Rp127,34 triliun. Dari realisasi investasi yang dicapai,
              ada sebanyak 23.749 proyek yang datang ke Jabar berhasil menyerap sebanyak 87.766 tenaga
              kerja baru.

              Angka ini diprediksi akan terus meningkat menyusul pembangunan yang masih terus dilakukan
              di Jawa Barat. Sehingga pembangunan yang dilakukan ini juga diharapkan bisa ikut mengerek
              kesejahteraan masyarakat termasuk buruh.

              "Sistem ekonomi pembangunan di Jawa Barat kami berharap di masa depan kesejahteraannya
              juga maksimal sesuai sila kelima keadilan sosial," ujar Ridwan Kamil.
              Ridwan Kamil juga berharap agar para buruh bisa menjadi mitra strategis dari Pemda Provinsi
              Jawa Barat. Kang Emil pun mendoakan agar pada kepemimpinan yang baru bisa menjadi mitra
              strategis pemerintah.

              UMP 2021 Jabar ada di angka Rp1.810.351 dan pada pembahasan 2020 lalu tercatat UMK di 17
              kab/kota mengalami kenaikan, sisanya tetap. Pemda Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini sedang
              menggodog besaran upah minimum (UMP) 2022 yang akan jadi basis penentuan upah minimum
              kabupaten/kota (UMK).

              Sesuai  PP  36  tahun  2021,  UMP  harus  diumumkan  paling  lambat  21  November  dan  UMK  30
              November  2021.  Berbeda  dengan  tahun  lalu,  besaran  UMP  2022  ditetapkan  berdasarkan
              instrumen dari BPS yang disampaikan Kementerian Tenaga Kerja ke gubernur.(dob/dob).







































                                                           289
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295