Page 294 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Sementara itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani
menjelaskan, upah minimum tidak berlaku bagi pekerja UMKM sudah ada di dalam undang-
undang. "Dalam undang-undang dikatakan bahwa upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro
dan kecil," ujarnya.

Dia menjelaskan, kriteria usaha yang masuk ke dalam kelas mikro dan kecil telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PP tersebut menyebutkan usaha mikro memiliki modal usaha atau kekayaan bersih maksimal
hingga Rp1 miliar dengan penjualan tahunan mencapai Rp2 miliar.

Sedangkan, usaha kecil memiliki modal usaha atau kekayaan bersih dengan nilai antara Rp1
miliar hingga Rp5 miliar. Penjualan tahunan usaha kecil memiliki nilai antara Rp2 miliar hingga
Rp5 miliar.

Kriteria tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya dalam PP Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Upah yang diberikan UMK kepada buruh nantinya disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua
belah pihak. "Tapi sekurang-kurangnya 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat pada
tingkat provinsi," ujar Dinar.

Lanjutnya, kemudian dalam menetapkan persentase harus menghasilkan nilai upah sekurang-
kurangnya sebesar 25 persen di atas garis kemiskinan. Bagi pelaku UMK dapat mengakses data
rata-rata konsumsi masyarakat di situs Badan Pusat Statistik (BPS).

Dinar mengklaim pengecualian tersebut dibuat bagi pelaku UMK untuk melindungi para
pekerjanya. Kemudian, aturan upah bagi UMK ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
hidup pekerja, mengentaskan kemiskinan, dan menjamin pekerja menjadi peserta program
jaminan sosial. (ris/by/ran)

293