Page 323 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 323
Judul KSPI Tolak Kenaikan Upah Minimum
Nama Media Malut Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg16
Jurnalis onk
Tanggal 2021-11-17 14:42:00
Ukuran 83x210mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.960.000
News Value Rp 29.880.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kenaikan upah minimum 2022 yang hanya 1,09 persen, ditolak Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Sebab mereka mengusulkan kenaikannya 7-10 persen.
KSPI TOLAK KENAIKAN UPAH MINIMUM
Kenaikan upah minimum 2022 yang hanya 1,09 persen, ditolak Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Sebab mereka mengusulkan kenaikannya 7-10 persen.
"KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam
hal ini Menteri Ketenagakerjaan, terkait dengan kenaikan upah minimum yang kalau dilihat rata-
rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP di tingkat provinsi maupun UMK,
nampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09 persen, kata Presiden KSPI Said
Igbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11).
Menurutnya pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha dalam menetapkan upah minimum
2022 ketimbang buruh. Dalam hal ini pemerintah dituding ingin mengembalikan rezim upah
murah.
"Dengan melihat perkembangansikap pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan yang
lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha atau pemilik modal, dibandingkan
memberikan juga perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh atau pegawai atau karyawan
yang mengembalikan rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman Soeharto di Era Orde Baru,"
lanjut Said, dikutip dari detikcom.
Pihaknya kukuh mendesak pemerintah menetapkan upah minimum mengacu Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 dalam menetapkan penyesuaian
upah minimum 2022. Dia menjelaskan alasannya karena Undang-undang Cipta Kerja sedang
digugat di Mahkamah Konstitusi, dan menganggap PPNomor36/2021inkonstitusional karena di
UU Cipta Kerja tidak ada landasan hukumnya untuk membuat peraturan turun mengenai
pengupahan.
322
