Page 325 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 325

Judul               Dinamika Jelang Penetapan Sudah Terasa, UMP Jawa Barat 2022 Akan
                                    Diumumkan dalam Waktu Dekat
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-013035242/dinamika-
                                    jelang-penetapan-sudah-terasa-ump-jawa-barat-2022-akan-
                                    diumumkan-dalam-waktu-dekat
                Jurnalis            Novianti Nurulliah
                Tanggal             2021-11-17 14:40:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Kalau
              ternyata upah minimumnya sudah di atas batas atas atau sama dengan batas atas maka tidak
              diperkenankan  lagi  penyesuaian.  Misalkan  Kota  Bandung,  rata-rata  jumlah  anggota  rumah
              tangga 3,5 dan rata-rata yang kerja 1,47, kemudian konsumsi per kapita Rp 2,8 juta maka nilai
              batas atas itu rumusnya rata-rata konsumsi perkapita dikali dengan jumlah rata-rata anggota
              rumah tangga, hasilnya dibagi dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja

              neutral  -  Rachmat  Taufik  Garsadi  (Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Jabar)
              Penyesuaian UMK sendiri berdasarkan PP 36/2021 itu harus memilih salah satu. Antara dikalikan
              dengan besaran inflasi atau pertumbuhan ekonomi

              neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Sesuai
              aturan PP No 36/2021 bahwa pengupahan itu jadi program strategis nasional. Otomatis yang
              berlaku  adalah  UU  No  23/2014  tentang  pemerintah  daerah.  Jadi  Kepala  daerah  yang  tidak
              melaksanakan program strategis maka kemendagri akan memberikan sanksi dan apabila sanksi
              ini tidak indahkan selama dua kali bisa diberhentikan
              neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Mulai
              tahun  ini  formulasi  perhitungan  UMP  maupun  UMK  itu  harus  memilih  penambahan  dari
              pertumbuhan ekonomi atau laju ekonomi. Misalnya nilai upah ditambah inflasi atau pertumbuhan
              ekonomi

              neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Jadi rasa adil itu yang diperjuangkan, dan itulah
              mengapa saya hadir datang saya sebagai pemimpin saya mencoba menyeimbangkan keadilan
              antara industri dan perjuangan buruh






                                                           324
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330