Page 326 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 326

Ringkasan

              Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera mengumumkan besaran upah minimum
              provinsi  (UMP)  2022.  Sesuai  instruksi  Menteri  Tenaga  Kerja  Ida  Fauziyah,  seluruh  gubernur
              diminta untuk mengumumkan nilai UMP 2022 pada Sabtu 20 November 2021 ini. Saat ini gejolak
              atau dinamika menjelang penetapan sudah terasa, gelombang tuntutan serikat pekerja telah
              bergerak sejak awal November 2021 lalu. Namun pemerintah telah memastikan PP No 36/2021
              tentang Pengupahan menjadi pedoman penentuan besaran nilai UMP maupun upah minimum
              kota/kabupaten (UMK).



              DINAMIKA JELANG PENETAPAN SUDAH TERASA, UMP JAWA BARAT 2022 AKAN
              DIUMUMKAN DALAM WAKTU DEKAT

              Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera mengumumkan besaran upah minimum
              provinsi  (UMP)  2022.  Sesuai  instruksi  Menteri  Tenaga  Kerja  Ida  Fauziyah,  seluruh  gubernur
              diminta untuk mengumumkan nilai UMP 2022 pada Sabtu 20 November 2021 ini.

              Saat ini gejolak atau dinamika menjelang penetapan sudah terasa, gelombang tuntutan serikat
              pekerja telah bergerak sejak awal November 2021 lalu. Namun pemerintah telah memastikan PP
              No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi pedoman penentuan besaran nilai UMP maupun upah
              minimum kota/kabupaten (UMK).

              Di  Jawa  Barat  saat  ini,  Dewan  Pengupahan  Provinsi  masih  melakukan  pembahasan  untuk
              menyusun rekomendasi nilai UMP kepada Gubernur Jabar. Untuk diketahui nilai UMP 2021 sama
              dengan 2020 yaitu Rp1.810.351,36.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, dalam
              PP 36/2021 pemerintah ingin membatasi dengan cara menetapkan batas atas dan batas bawah
              upah minimum.

              Dalam perhitungannya terdapat formulasi dengan data BPS mengenai konsumsi rumah tangga,
              di mana jumlah orang yang bekerja dalam satu rumah dibagi dengan jumlah anggota keluarga.

              "Kalau ternyata upah minimumnya sudah di atas batas atas atau sama dengan batas atas maka
              tidak diperkenankan lagi penyesuaian. Misalkan Kota Bandung, rata-rata jumlah anggota rumah
              tangga 3,5 dan rata-rata yang kerja 1,47, kemudian konsumsi per kapita Rp 2,8 juta maka nilai
              batas atas itu rumusnya rata-rata konsumsi perkapita dikali dengan jumlah rata-rata anggota
              rumah  tangga,  hasilnya  dibagi  dengan  rata-rata  banyaknya  anggota  rumah  tangga  yang
              bekerja," ujar Taufik yang dihubungi, Selasa 16 November 2021.

              Sementara itu, Kota Bandung itu upah minimumnya masih di bawah batas atas. Pada UMK 2021
              nilai UMK Kota Bandung yaitu Rp3,7 juta. Otomatis UMK Kota Bandung dapat disesuaikan.

              "Penyesuaian UMK sendiri berdasarkan PP 36/2021 itu harus memilih salah satu. Antara dikalikan
              dengan besaran inflasi atau pertumbuhan ekonomi," ujar Taufik.

              Berdasarkan BPS, nilai inflasi di Jabar itu 1,76 persen dan pertumbuhan ekonomi 1,51 persen.
              Sementara itu, untuk menentukan batas bawah, rumusnya nilai batas atas dikali 50 persen. Dan
              di Jabar saat ini tidak ada daerah yang UMK-nya berada di bawah batas bawah. Saat ini di Jabar
              terdapat 22,31 juta angkatan kerja dengan 10,26 juta pekerjaa formal di 53.295 perusahaan
              yang terdaftar di WLKP.





                                                           325
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331