Page 327 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 327
Sebelumnya, Taufik mengatakan, dengan adanya aturan PP 36/2021 Pemprov pun harus
mengikutinya.
"Sesuai aturan PP No 36/2021 bahwa pengupahan itu jadi program strategis nasional. Otomatis
yang berlaku adalah UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah. Jadi Kepala daerah yang tidak
melaksanakan program strategis maka kemendagri akan memberikan sanksi dan apabila sanksi
ini tidak indahkan selama dua kali bisa diberhentikan,"tutur Taufik.
Dengan PP 36 /2021 ini, kata Taufik, tidak ada lagi kewenangan daerah untuk berimprovisasi
menaikan menurunkan besaran kecil UMK. Tahun lalu daerah masih bisa mengusulkan.
"Mulai tahun ini formulasi perhitungan UMP maupun UMK itu harus memilih penambahan dari
pertumbuhan ekonomi atau laju ekonomi. Misalnya nilai upah ditambah inflasi atau pertumbuhan
ekonomi," ucapnya.
Lebih jauh, terkait dengan pengupahan di masa pandemic, Taufik berharap masyarakat
memahami kondisi ekonomi saat ini. Tak sedikit perusahaan yang terdampak. Mereka yang dapat
bertahan dinilai sebuah pencapaian yang baik di tengah pandemi seperti saat ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kesejahteraan antara buruh dan
industri harus dilakukan secara adil. Hal ini sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila yakni
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jadi rasa adil itu yang diperjuangkan, dan itulah mengapa saya hadir datang saya sebagai
pemimpin saya mencoba menyeimbangkan keadilan antara industri dan perjuangan buruh," kata
Ridwan Kamil dalam acara Konferda ke IX DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026 di
Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 16 November 2021.
Keadilan yang dijunjung inilah yang membuat investasi di Jawa Barat tinggi. Berdasarkan data
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, realisasi investasi
periode Januari hingga September 2021 adalah Rp107,23 triliun atau naik Rp20,90 triliun dari
periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Angka realisasi investasi Jabar sudah mencapai 84,21 persen dari target yang ditetapkan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Rp127,34 triliun. Dari realisasi investasi yang dicapai,
ada sebanyak 23.749 proyek yang datang ke Jabar berhasil menyerap sebanyak 87.766 tenaga
kerja baru.
Angka ini diprediksi akan terus meningkat menyusul pembangunan yang masih terus dilakukan
di Jawa Barat. Sehingga pembangunan yang dilakukan ini juga diharapkan bisa ikut mengerek
kesejahteraan masyarakat termasuk buruh.
"Sistem ekonomi pembangunan di Jawa Barat kami berharap di masa depan kesejahteraannya
juga maksimal sesuai sila kelima keadilan sosial," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil juga berharap agar para buruh bisa menjadi mitra strategis dari Pemda Provinsi
Jawa Barat. "Oleh karena itu SPSI saya doakan lancar di kepemimpinan yang baru akan menjadi
mitra yang strategis terhadap hal-hal yang saya tidak paham," kata Ridwan Kamil.
UMP 2021 Jabar ada di angka Rp 1.810.351 dan pada pembahasan 2020 lalu tercatat UMK di 17
kab/kota mengalami kenaikan, sisanya tetap. Pemda Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini sedang
menggodok besaran upah minimum (UMP) 2022 yang akan jadi basis penentuan upah minimum
kabupaten/kota (UMK).
326
