Page 534 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Namun dalam menentukan UMP, pihaknya juga meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Babel sebagai acuan. Serta mempertimbangkan semua hal, karena tidak semua perusahaan
mengalami pertumbuhan akibat dari pandemi COVID-19, seperti usaha UMKM, Restoran,
Hotel,dan Wisata.

Ditambahkan Erzaldi dalam penetapan UMP pihaknya juga mempunyai pilihan batas atas, dan
batas bawah sesuai dengan aturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi bagi perusahaan yang
usahanya saat ini telah berkembang wajib mengikuti aturan UMP.

"Bagi perusahaan yang telah berkembang seperti perkebunan, pertambangan dan industri
pengolahan pertambangan, tidak ada alasan untuk tidak menerima penetapan UMP", jelas
gubernur.

Dalam waktu dekat ini akan diadakan pertemuan yang akan melibatkan seluruh pihak seperti
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akademisi, dan Dinas Tenaga
Kerja Babel untuk membahas hal ini. Setelah penetapan, dalam waktu dekat juga Pemprov Babel
akan merilis UMP tersebut di media.

Dalam kesempatan itu gubernur juga mengingatkan seluruh perusahaan untuk mewajibkan para
pekerjanya ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya Plt Ketua Apindo Bangka Belitung, Adi M mengatakan dalam penetapan UMP telah
dilakukan pertemuan pada 21-22 Oktober lalu yang diikuti DPN Apindo dengan Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Juga tanggal 5 November lalu, data BPS sebagai pijakan utama untuk menetapkan upah
minimum telah diserahkan sebagai mandatori dari regulasinya, dan rilis Menteri Tenaga Kerja
tanggal 10 November tentang data yang dimaksud, serta tanggal 12 November telah dilakukan
sosialisasi.

Pihaknya berharap dalam penetapan UMP di Bangka Belitung dapat sesuai dengan aturan yang
berlaku, sehingga dapat terbangun ekosisitem yang kondusif di LKS Tripartit, baik pemerintah,
dunia usaha industri dalam hal ini pengusaha dengan para pekerja.

533