Page 532 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 532
Namun, SP KSBSI memberikan catatan atas kenaikan UMP Kaltim tersebut. Menurut Ketua KSBSI
Kaltim, Sulaeman Hattase, penetapan upah tersebut sama saja artinya pemerintah mendukung
adanya upah murah. Sulaeman Hattase mengusulkan untuk menggunakan nilai inflasi nasional
sebesar 1,68 persen. Menurutnya, ini akan berdampak baik bagi buruh atau pekerja.
“Kami ada usulan untuk mengikuti inflasi 1.68 persen. Jadi kenaikan 50 persen. Tidak tinggi,
tetap datar,” ujar Sulaeman Hattase.
Pemprov Kaltim sendiri memiliki batas waktu penetapan sesuai PP 36 Tahun 2021 yaitu tanggal
20 November 2021. Asisten 1 Pemprov Kaltim Jauhar Effendi menyatakan pada prinsipnya
Pemprov Kaltim mengakomodir setiap usulan yang ada untuk penetapan UMP dan melakukan
konsultasi kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang diberikan,” ujar Jauhar Effendi.
531
