Page 529 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Menaker: Perusahaan Bayar Upah di Bawah UMP Terancam Pidana
Nama Media tirto.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://tirto.id/menaker-perusahaan-bayar-upah-di-bawah-ump-
terancam-pidana-glq7
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2021-11-17 10:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang membayar upah di
bawah UM dikenakan sanksi pidana

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UM adalah upah terendah yang ditetapkan
oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
perusahaan yang bersangkutan

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus
dilaksanakan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan
Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP

Ringkasan

Perusahaan wajib membayar upah pekerja sekurang-kurangnya senilai upah minimum 2022 atau
Upah Minimum Sektoral (UMS) yang masih berlaku. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziah menyatakan perusahaan yang tidak membayar upah pekerja sesuai ketentuan Upah
Minimum Provinsi (UMP) terancam sanksi pidana. Perusahaan wajib membayar upah pekerja
sekurang-kurangnya senilai upah minimum 2022 atau Upah Minimum Sektoral (UMS) yang masih
berlaku.

MENAKER: PERUSAHAAN BAYAR UPAH DI BAWAH UMP TERANCAM PIDANA

Perusahaan wajib membayar upah pekerja sekurang-kurangnya senilai upah minimum 2022 atau
Upah Minimum Sektoral (UMS) yang masih berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyatakan perusahaan yang tidak membayar
upah pekerja sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) terancam sanksi pidana.

528