Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 55
KEMNAKER KOMITMEN TINGKATKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN AWAK
KAPAL
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pemerintah
bersama sejumlah pihak berkomitmen meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dan keluarganya. Khususnya bagi pekerja migran awak kapal.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Lokakarya bertajuk 'Konsultasi Menghadapi Gelombang:
Respons atas Pandemi COVID-19 dan Tindakan Pemulihan bagi Pekerja Migran Khususnya
Penangkap Ikan Migran' yang diselenggarakan di Jakarta.
"Acara lokakarya ini sesungguhnya wujud nyata dari komitmen pemerintah yang bekerja sama
dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
beserta keluarganya, khususnya bagi pekerja migran awak kapal," kata Anwar dalam keterangan
tertulis, Rabu (17/11/2021).
Ia mengatakan, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah terus berkoordinasi dengan
seluruh pihak terkait, termasuk Perwakilan RI di negara tujuan penempatan. Hal ini dilakukan
pihaknya guna memberikan bantuan dan memfasilitasi kepulangan bagi PMI bermasalah sampai
ke daerah asalnya.
Selain itu, ungkap Anwar, Kementerian Ketenagakerjaan juga menerbitkan beberapa kebijakan
nasional dalam menyikapi situasi terkini pandemi COVID-19 di tingkat nasional maupun
internasional. Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bentuk percepatan pemulihan ekonomi
nasional.
"Kebijakan dilakukan dengan menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 294
Tahun 2020 tentang Pelaksana Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Jadi kami
di Kemnaker, utamanya Bu Menteri Ida Fauziyah sangat responsif dalam menyikapi pandemi
COVID-19," jelasnya.
Ia pun mengungkap secara bertahap pihaknya mulai membuka negara tujuan penempatan
setelah memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI di negara tujuan penempatan
dan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.
"Sampai dengan bulan November 2021 telah dibuka 58 negara penempatan melalui perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja ketujuh," pungkas Anwar.
54
