Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

USULAN KENAIKAN UMP JATIM 2022 RP 22.700, PADAHAL PEKERJA INGIN NAIK
RP 200.000
Usulan kenaikan upah minimum provinsi dari dewan pengupahan Jawa Timur pada tahun 2022
sebesar Rp 22.700 ditolak kalangan pekerja. Kalangan pekerja meminta kenaikan upah pada
2022 sebesar Rp 200.000. Penolakan tersebut disampaikan oleh perwakilan pekerja saat
menghadiri undangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara
Grahadi, Rabu (17/11/2021).

Dalam audensi tersebut, Gubernur Jawa Timur mengundang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI) Jawa Timur terkait dengan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur,
Himawan dan jajaran terkait.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam dengan membahas rekomendasi
usulan UMP dari hasil Rakor Dewan Pengupahan Jawa Timur yang pekan lalu sudah disampaikan
ke gubernur.

Poin terpentingnya adalah usulan kenaikan UMP 2022 diusulkan senilai Rp 22.700. Di mana
usulan tersebut diwarnai suara tidak setuju dari kalangan pekerja, yang mengusulkan kenaikan
UMP sebesar sekitar Rp 200.000.
Kadisnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo menyampaikan bahwa hasil audiensi ini
belum mendapatkan titik temu besaran UMP 2022. Pasalnya Gubernur Khofifah masih ingin
menemukan titik tengah agar kenaikan UMP tahun depan bisa lebih tinggi dari Rp 22.700.

"Hari ini belum memutuskan untuk besaran UMP-nya. Karena ibu gubernur ingin berkonsultasi
ulang, argumentasi yang disampaikan adalah jika UMP kita naik Rp 22.700, maka belum
membuat UMK naik. Dan beliau minta agar kami berkonsultasi ulang, apa masih diperkenankan
kita diberi kesempatan untuk menaikan UMP sampai Rp 100.000," tegas Himawan dikutip
Tribunjogja.com dari Surya.co.id.

Disnakertrans diminta berkonsultasi ulang dengan Kemenaker, juga berkonsultasi ke
Menkopolhukam. Hal ini penting agar bisa menentukan besaran UMP yang harus diumumkan
pekan ini. "Artinya audiensi hari ini masih merespon usulan kawan-kawan dari pekerja yang ingin
naik sampai Rp 200.000 tetapi ibu gubernur mengupayakan agar bisa naik setidaknya Rp
100.000," tegas Himawan.

Sementata itu, Ketua SPSI Jawa Timur A Fauzi mengatakan bahwa di audiensi kali ini, mereka
kembali menyampaikan usulan UMP tahun 2022 sesuai rekomendasi dari kalangan pekerja.

"Tetap kami menyampaikan ke ibu gubernur sebagai penentu UMP dan UMK di Jatim, kami
berharap penentuan UMP dan UMK tetap berstandardkan pada PP 78 Tahun 2015 dan Undang-
Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata Fauzi.
Di mana sesuai aturan tersebut, besaran UMP maupun UMP kenaikannya berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Poin kedua, dikatakan Fauzi, karena undang-undang cipta
kerja masih dalam pengajuan judicial review di MK, maka ia meminta penentuan UMK tidak
berdasarkan aturan itu.
"UMP di Jatim masih di antara yang terendah di seluruh Indonesia, walau UMP ini hanya syarat
belaka, dan meski UMP ini hanya sekitar 10 hari sebelum digedok UMK. Tetapi ini namanya
gengsi, masalah nama besar Jawa Timur, tidak pantas dong kalau UMP di Jatim di bawah Rp 2
juta," tegasnya. ****.

58