Page 61 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 61
Adapun penetapan upah minimum saat ini mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kita mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari PP 36 tahun 2021 intinya itu. Menurut kami
formulanya sudah tepat. Jadi nggak bisa Gubernur bikin keputusan sendiri yang melanggar
daripada regulasi, harus sesuai regulasi," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat
dihubungi Kontan.co.id, Rabu (17/11).
Hariyadi mengatakan adanya formulasi upah dalam PP 36/2021 akan menimbulkan kondisi
berkeadilan. Jikalau terjadi kenaikan Hariyadi meyakini bahwa perhitungan sudah dilakukan
sesuai dengan formula yang ditentukan dalam UU Ciptakerja.
"Kita ikut daripada perhitungan PP 36 mau naik berapa atau tidak naik misalnya. Kita ikutin ajalah
hasil dari perhitungan yang menggunakan mekanisme PP 36/2021. Pasti akan ada yang naik
hanya naiknya itu tidak gila-gilaan," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan,
angka rata-rata upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dinilai sudah
cukup realistis.
"Angka 1,09% ini bisa dijadikan rujukan ya bagi kepala daerah. Maka baiknya angka yang sudah
ditentukan dapat diikuti agar tidak menimbulkan polemik baru," kata Angga.
Berdasarkan berita KONTAN sebelumnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
sudah berdasarkan formula yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun
2021 tentang Pengupahan. Beleid tersebut merupakan aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, persentase kenaikan
UMP 2022 tersebut merupakan rata-rata semua provinsi. Bukan berarti bahwa semua provinsi
akan mengalami kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 %.
Dengan adanya keluarnya rata-rata upah minimum tersebut, para Gubernur diharapkan harus
sudah menetapkan UMP tahun 2022 paling lambat pada 21 November 2021. Serta penetapan
upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2022 paling lambat pada 30 November 2021.
60
