Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK sangat tinggi."

"Semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan upah minimum," ujar Ida.

APINDO menilai tuntutan kenaikan upah minimum buruh yang menggunakan survei KHL tidak
perlu dijadikan rujukan karena sudah tidak relevan dengan regulasi yang ada.

"Tuntutan tersebut tidak berdasarkan regulasi, tapi berdasarkan survei sendiri. Itu tidak perlu
kita berikan atensi secara serius karena nanti akan menciptakan iklim pengupahan ini kurang
kondusif," kata Adi.

Namun, Adi mengatakan buruh masih boleh menyampaikan tuntutannya karena itu hak para
buruh.

Kenaikan masih wajar

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan
perdebatan soal penetapan upah minimum yang terus terjadi menjadi hal yang sulit, apalagi
terjadi di tengah pandemi Covid-19, yang membuat kondisi ekonomi belum benar-benar pulih.

Pemerintah, kata dia, harus bisa menjelaskan situasi yang terjadi dengan lebih gamblang agar
para buruh bisa menerima kenaikan upah yang dinilai Hendri masih wajar.

"Saya rasa itu sudah cukup wajar kalau misalnya ada pemahaman dari semuanya karena banyak
sektor yang memang pertumbuhannya masih negatif. Hanya beberapa sektor saja yang sudah
mulai tumbuh positif. Inflasi dari Januari sampai Oktober juga masih rendah di bawah 1%."

Hendri menambahkan kenaikan upah yang tinggi juga bisa menghambat pemulihan ekonomi.
Jadi, dibutuhkan pemahaman dari semua pihak dalam menghadapi kondisi saat pandemi.
"Kalau kita mau pulih, terus kemudian ada beban dari kenaikan upah yang diminta untuk tinggi,
maka akan menyulitkan untuk bergerak kembali. Akhirnya nanti yang akan kembali bukan di
sektor produktif, bukan di sektor yang value added-nya lebih besar seperti manufaktur, tetapi
yang bergerak akhirnya sektor perdagangan yang menyulitkan kita untuk create value added
yang besar," kata dia.

Di sisi lain, Hendri menilai pemerintah juga harus bisa meredam kekhawatiran para buruh terkait
biaya hidup yang terus meningkat.

Jika pemerintah mampu mengendalikan biaya kebutuhan masyarakat, seperti biaya sewa atau
beli rumah, biaya transportasi, atau harga pangan, menjadi masuk akal kalau peningkatan UMK
tidak perlu terlalu tinggi.

Namun, dia menambahkan, kalau pemerintah tidah punya strategi untuk mengendalikan harga,
perdebatan soal penentuan kenaikan upah ini akan terjadi terus-menerus.

"Kalau kita lihat misalnya di banyak negara itu kenaikan UMK juga tidak seperti kita tingginya
karena memang kebutuhan-kebutuhan lain tidak menghadapi kenaikan harga yang tinggi. Jadi,
memahamkan atau meminta para pekerja itu untuk bisa ikhlas, untuk tidak meminta kenaikan
UMK yang tinggi menjadi masuk akal," kata Hendri.

65