Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

sekolah, kriminalitas dan permasalahan sosial lainnya mengancam keluarga rentan termasuk di
dalamnya adalah keluarga buruh
neutral - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR RI) Saya mendorong pemerintah untuk
akomodatif dengan masukan dari kalangan buruh. KHL sebagai bentuk keberpihakan pemerintah
kepada buruh dan para pekerja

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian
(kenaikan) UMP 2022 adalah 1,09 persen

Ringkasan

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Indah Anggoro Putri, menanggapi terkait ancaman
mogok kerja nasional yang akan dilakukan oleh para pekerja karena kenaikan UM yang hanya
1,09 persen. Menurutnya, ia akan melakukan sosialisasi terhadap para pekerja tersebut.

KEMNAKER COBA REDAM KEMARAHAN BURUH TERKAIT UMP

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Indah Anggoro Putri, menanggapi terkait ancaman
mogok kerja nasional yang akan dilakukan oleh para pekerja karena kenaikan UM yang hanya
1,09 persen. Menurutnya, ia akan melakukan sosialisasi terhadap para pekerja tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian nilai UM tahun 2022 akan bervariasi di daerah
karena sangat bergantung pada data makro, seperti rata-rata konsumsi perkapita setempat dan
nilai PE atau inflasi Provinsi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, seluruh pihak sudah
seharusnya mempedomani PP 36/2021 dalam rangka penetapan UM," katanya saat dihubungi
Republika.co.id, Rabu (17/11).

Kemudian, ia melanjutkan dalam menyikapi rencana aksi buruh atas kenaikan UM tahun 2022.
Pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait penetapan UM tahun 2022 berdasarkan PP 36/2021
secara lebih masif. Lalu, menjelaskan filosofi dan dasar penetapan UM seperti pemberlakuan UM
bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang 1 tahun.

"Kami juga jelaskan pengenalan kanal informasi pengupahan (Wagepedia) serta urgensi
penerapan struktur dan skala upah dan pengupahan berbasis produktivitas," ujarnya.

Putri menambahkan, akan melakukan koordinasi dengan kepala dinas yang membidangi
ketenagakerjaan provinsi dan Kabupaten/Kota serta dewan pengupahan daerah dan
melaksanakan dialog dengan Depenas dan BP LKS Tripnas.

"Kami juga melakukan koordinasi dengan BPS, Kemendagri, Kepala Daerah dan
Kementerian/Lembaga terkait," katanya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
sebanyak dua juta buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Desember 2021. Langkah
ini ditempuh karena pemerintah hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09
persen.

Said mengatakan, KSPI sudah menggelar rapat dengan 60 serikat buruh tingkat nasional.
Keputusannya adalah melakukan mogok produksi secara nasional pada Desember mendatang.

49