Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 49
Judul Kemnaker Coba Redam Kemarahan Buruh Terkait UMP
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r2q49g354/kemnaker-coba-redam-
kemarahan-buruh-terkait-ump
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2021-11-17 22:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dapat kami sampaikan bahwa
penyesuaian nilai UM tahun 2022 akan bervariasi di daerah karena sangat bergantung pada data
makro, seperti rata-rata konsumsi perkapita setempat dan nilai PE atau inflasi Provinsi di masing-
masing wilayah. Oleh karena itu, seluruh pihak sudah seharusnya mempedomani PP 36/2021
dalam rangka penetapan UM
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami juga jelaskan pengenalan
kanal informasi pengupahan (Wagepedia) serta urgensi penerapan struktur dan skala upah dan
pengupahan berbasis produktivitas
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami juga melakukan
koordinasi dengan BPS, Kemendagri, Kepala Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) 60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional,
setop produksi. Ini akan diikuti 2 juta buruh, (sehingga) lebih dari ratusan ribu pabrik akan
berhenti bekerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mogok nasional karena kami sudah kehilangan akal sehat
terhadap kebijakan Menteri Tenaga Kerja, dan permufakatan jahat para menteri yang menyusun
PP 36
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Soeharto aja
enggak melakukan ini di Orde Baru. Jahat sekali, jahat sekali para menteri ini
negative - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR RI) Saya meminta kepada pemerintah
untuk mendengarkan aspirasi para pekerja dan mempertimbangkan untuk memenuhinya. Situasi
pandemi yang sudah hampir dua tahun berdampak pada sektor perekonomian yang
mendegradasi kesejahteraan buruh dan keluarganya
negative - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR RI) Penentuan upah dengan
menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lebih adil bagi para pekerja. Saat ini stunting, putus
48
