Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, setop produksi. Ini akan diikuti 2 juta
buruh, (sehingga) lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja," ungkap Said dalam
konferensi pers daring, Selasa (16/11).

Said menyebut, mogok nasional ini akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Tapi, tanggal
pelaksanaannya belum disepakati antara serikat buruh. Untuk sementara, direncanakan aksi
mogok nasional digelar pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2021.

Sebelum aksi mogok nasional, kata Said, akan terdapat sejumlah aksi pendahuluan. Mulai hari
ini, Rabu (17/11), buruh-buruh di daerah akan menggelar demonstrasi di kantor pemerintah
daerah dan DPRD setempat.

Setelah itu, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi akan menggelar unjuk rasa
di Istana Negara, kantor Kemenaker, dan gedung DPR RI. Selanjutnya, buruh-buruh di daerah
mulai melakukan mogok kerja secara bergelombang. Puncaknya, akan digelar mogok nasional
pada 6-8 Desember.
"Mogok nasional karena kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Tenaga
Kerja, dan permufakatan jahat para menteri yang menyusun PP 36," ujar Said.

Said menegaskan, aksi unjuk rasa maupun aksi mogok nasional adalah sesuatu yang legal.
Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan Kepolisian dalam pelaksanaan
semua aksi tersebut.

KSPI diketahui menolak keras formula penetapan Upah Minimum Provinsi 2022, yang hanya
menaikkan UMP sebesar 1,09 persen. Bagi KSPI, kebijakan upah murah ini jauh lebih buruk
dibanding yang terjadi pada rezim Orde Baru-nya Soeharto.

"Soeharto aja enggak melakukan ini di Orde Baru. Jahat sekali, jahat sekali para menteri ini,"
katanya.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan kalau pemerintah
harus mendengarkan aspirasi para pekerja terkait kenaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebab, jika tidak akan terjadi aksi unjuk rasa yang
dilakukan oleh buruh dan para pekerja untuk menuntut UMP yang berkeadilan.

"Saya meminta kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para pekerja dan
mempertimbangkan untuk memenuhinya. Situasi pandemi yang sudah hampir dua tahun
berdampak pada sektor perekonomian yang mendegradasi kesejahteraan buruh dan
keluarganya," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/11).

Kemudian, ia melanjutkan pemerintah harus menghitung komponen upah yang benar-benar
dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan keluarga mereka sebagaimana yang tertuang
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus
dimasukkan sebagai pertimbangan dalam menentukan upah.

"Penentuan upah dengan menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lebih adil bagi para
pekerja. Saat ini stunting, putus sekolah, kriminalitas dan permasalahan sosial lainnya
mengancam keluarga rentan termasuk di dalamnya adalah keluarga buruh," ujarnya.

Ia mendukung kenaikan upah bagi buruh dengan harapan kesejahteraan mereka meningkat dan
ini menjadi capaian pemerintah memenuhi amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

50