Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 48
nilai PE atau inflasi Provinsi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, seluruh pihak sudah
seharusnya mempedomani PP 36/2021 dalam rangka penetapan UM," katanya saat dihubungi
Republika.co.id, Rabu (17/11).
Kemudian, ia melanjutkan dalam menyikapi rencana aksi buruh atas kenaikan UM tahun 2022.
Pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait penetapan UM tahun 2022 berdasarkan PP 36/2021
secara lebih masif. Lalu, menjelaskan filosofi dan dasar penetapan UM seperti pemberlakuan UM
bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang 1 tahun.
"Kami juga jelaskan pengenalan kanal informasi pengupahan (Wagepedia) serta urgensi
penerapan struktur dan skala upah dan pengupahan berbasis produktivitas," ujarnya.
Putri menambahkan, akan melakukan koordinasi dengan kepala dinas yang membidangi
ketenagakerjaan provinsi dan Kabupaten/Kota serta dewan pengupahan daerah dan
melaksanakan dialog dengan Depenas dan BP LKS Tripnas.
"Kami juga melakukan koordinasi dengan BPS, Kemendagri, Kepala Daerah dan
Kementerian/Lembaga terkait," katanya.
47
