Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

minimum di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Akibatnya, pengusaha tidak mampu
menjangkau upah minimum dan berdampak negatif terhadap lapangan pekerjaan.
Upah minimum adalah upah yang ditetapkan pemerintah yang berlaku bagi buruh dengan masa
kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan upah median merupakan selisih antara 50 persen upah
tertinggi dan 50 persen upah terendah di suatu wilayah. "Bahkan Indonesia menjadi satu-
satunya negara dengan Kaits Index lebih besar dari 1, dimana idealnya berada pada kisaran 0,4-
0,6 di bawah median upah," jelas Ida dalam konferensi pers daring, Selasa (16/11).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (Foto: kemnaker) Ida Fauziyah menghitung
besaran upah minimum rata-rata pada 2022 akan naik 1,09 persen. Perhitungan tersebut
menggunakan indikator-indikator yang digunakan menghitung upah minimum berdasar data
Badan Pusat Statistik. Antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pengangguran terbuka.
Sementara regulasi yang menjadi acuan yaitu Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Tidak ada lagi upah minimum berdasarkan
sektor (UMS). Namun demikian, UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap
berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau upah minimum provinsi atau kabupaten telah lebih
tinggi," tambahnya.

Ida mengatakan gubernur harus menetapkan upah minimum provinsi paling lambat pada 20
November 2021, sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota paling lambat 30 November
2021. Ia menegaskan pembayaran upah minimum 2022 tidak boleh ditangguhkan dan
perusahaan yang membayar di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini
diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja.

KSPI Tolak Kenaikan Upah Minimum Rata-Rata 1,09% Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum 2022 yang rata-rata sebesar 1,09
persen. Menurutnya, penerapan kebijakan upah yang baru ini lebih buruk dibandingkan dengan
rezim orde baru. Ia juga mempertanyakan perhitungan pemerintah yang menggunakan batas
atas dan bawah dalam pengitungan upah minimum.

Demonstrasi buruh di Tangerang menolak Omnibus Law, 22 Oktober 2020. (VOA/Indra Yoga)
"Kenaikan upah minimum dalam UU Cipta Kerja nilainya adalah inflasi atau pertumbuhan
ekonomi. Tidak ada perintah dijabarkan dalam peraturan pemerintah," tutur Said Iqbal.

Said Iqbal menuding Kementerian Ketenagakerjaan melakukan tindakan inskontitusional dan
permufakatan jahat karena menggunakan peraturan pemerintah yang tidak diatur dalam UU
Cipta Kerja. Selain itu, kata dia, pengaturan upah minimum dengan menggunakan batas atas
dan bawah tidak ditemui di negara-negara lain. Iqbal menyebut sudah berkoordinasi dengan 60
federasi dan lima konfederasi serikat buruh untuk menggelar mogok nasional guna menolak
kenaikan upah minimum ini.

APINDO Persilahkan Buruh Sampaikan Aspirasi Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mempersilakan buruh menggelar mogok penolakan
upah minimum. Namun, ia tidak menemui kegiatan mogok di perusahaan-perusahaan. Ia juga
mengingatkan mogok yang dilakukan buruh agar sesuai dengan aturan yang berlaku. "Mogok
kerja yang diatur dalam undang-undang adalah mogok karena perundingan tidak tercapai di
level perusahaan. Pekerja punya hak mogok, perusahaan berhak menutup pabrik," jelas Hariyadi
kepada VOA, Rabu (17/11/2021).

Demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan di Hari Buruh 1 Mei 2021, depan
Patung Kuda, Jakarta. (VOA/Indra Yoga) Karena itu, Hariyadi mempertanyakan istilah mogok
nasional yang digunakan Said Iqbal karena mogok menurut aturan hanya dilakukan di tingkat
pabrik atau perusahaan.

45