Page 563 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 563
Judul UMP Riau 2022 Disepakati Rp2,93 Juta, Ini Kata Wagubri
Nama Media goriau.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.goriau.com/berita/baca/ump-riau-2022-disepakati-rp293-
juta-ini-kata-wagubri.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-17 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dalam
rangka persiapan penetapan upah minimum berdasarkan formula perhitungan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dimana PP ini mengatur tentang pengupahan untuk
diimplementasikan pada tahun 2022.
UMP RIAU 2022 DISEPAKATI RP2,93 JUTA, INI KATA WAGUBRI
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengikuti rapat koordinasi
(Rakor) dalam rangka persiapan penetapan upah minimum berdasarkan formula perhitungan
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dimana PP ini mengatur tentang
pengupahan untuk diimplementasikan pada tahun 2022.
Kegiatan ini dilakukan secara virtual yang berlangsung di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Selasa
(16/11/2021). Edy mengatakan terkait dengan kebijakan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022 yang dilaksanakan di Provinsi Riau, pihaknya telah melakukan rapat bersama Bina
Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Pengupahan
Kemenaker pada 8 November lalu.
"Kita telah mengambil langkah melaksanakan rapat dengan kabupaten kota terkait dengan UMP
tahun 2022 dan UMK 2022 secara uji teknis," katanya.
Ia melanjutkan, hasil rapat tersebut pihaknya juga sudah menindaklanjuti dengan rapat bersama
Dewan Pengupahan Provinsi Riau, untuk hasilnya secara umum sudah bisa dilaksanakan
kesepakatan.
"Awalnya memang unsur dari serikat pekerja dan serikat buruh itu meminta adanya kenaikan
upah minimum di Provinsi Riau sebesar 5 persen untuk Tahun 2022," lanjutnya.
Kemudian dari pihak asosiasi dan pengusaha sendiri, Provinsi Riau pada dasarnya tidak ingin
keluar dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berdasarkan surat
562
