Page 565 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Tolak Kenaikan UMP, Serikat Minta PP 36 Direvisi
Nama Media nomorsatukaltim.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nomorsatukaltim.com/index-berita/laporan-khusus/ns-
20211117/tolak-kenaikan-ump-serikat-minta-pp-36-direvisi/
Jurnalis Setiyono
Tanggal 2021-11-17 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Sulaeman Hattase (Ketua Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia) Kalau keputusan itu ditetapkan, artinya sama saja pemerintah mendukung upah
murah. Maka sudah selayaknya direvisi atau dicabut

negative - Sulaeman Hattase (Ketua Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia) Bukan menggunakan inflasi daerah yang lebih rendah. Kami ada usulan untuk
mengikuti inflasi nasional 1,68 persen. Sehingga ada kenaikan Rp 50 ribu. Tidak tinggi, tetap
datar

neutral - Sukarjo (Kepala SekolahKetua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan
Indonesia) Karena yang lebih tinggi inflasi, ya kita pakai inflasi kaltim yang 1,11 persen itu

negative - Sukarjo (Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia)
Semua unsur serikat tidak menandatangani berita acara. Alasannya pertama formulasi di PP 36
itu bermuara kepada melegalkan upah murah

negative - Sukarjo (Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia)
Serikat mengusulkan menggunakan parameter yang realistis saja. Untuk mempertahankan daya
beli, serikat pekerja menghendaki, ya sudahlah jangan 1,11 tapi pakai yang 1,68 persen itu. Jadi
kenaikannya sekitar Rp 50 ribu sekian

neutral - Sukarjo (Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia)
Menuntut gubernur untuk tidak mengesahkan UMP yang Rp 3,014 juta itu. Tapi kita menuntut
untuk menggunakan perkalian (inflasi) 1,68 persen

negative - Sukarjo (Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia) Aksi
itu rencana tanggal 19. Harapannya gubernur mendengar kami. Karena penurunannya ini jauh.
Kalau kita pakai PP 78, dengan formula yang dipakai secara nasional itu kenaikannya bisa
mencapai Rp 150 ribuan lebih

neutral - Sukarjo (Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia) Yaitu
sebesar sekitar Rp 70 ribuan. Hampir Rp 80 ribu. Tapi kan ini usulannya enggak bisa jadi acuan.

564