Page 570 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Rencana Upah 2022 Naik Tak Cukupi Kebutuhan Layak, Biaya Hidup
Terus Naik
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/11/17/095959/rencana-upah-2022-
naik-tak-cukupi-kebutuhan-layak-biaya-hidup-terus-naik
Jurnalis Siswanto
Tanggal 2021-11-17 09:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Daya beli kan salah satu instrumennya dari tingkat upah,
kalau daya beli turun, otomatis konsumsi turun. Kalau konsumsi turun, buruh berpendapat,
pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai targetnya karena investasi dan government
expenditure lagi hancur karena Covid

negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Dewan Pengupahan Nasional) Kami sebagai pengusaha
sangat tidak keberatan karena memang sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020, berikut turunannya yaitu PP 36 2021 tentang pengupahan

positive - Hendri Saparini (Ekonom CORE Indonesia) Saya selaku buruh dengan kenaikan itu,
jauh dari kesejahteraan karena inflasi terus naik, biaya hidup terus naik. Dengan adanya pandemi
juga pengeluaran masyarakat terus naik. Di sini pemerintah daerah maupun pusat lebih pro ke
pengusaha daripada ke rakyat sendiri

positive - Hendri Saparini (Ekonom CORE Indonesia) Kontribusinya bisa untuk menutupi biaya
hidup sehari-hari, buat biaya makan sama jajan anak-anak. Jadi sangat terbantu

neutral - Hendri Saparini (Ekonom CORE Indonesia) Mereka harusnya survei di lapangan dulu.
Dulu kan kenaikan upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, jauh dari sebelum
itu kan berdasarkan KHL (kebutuhan hidup layak)
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kenapa buruh pakai PP Nomor 78 dan Undang-undang
Nomor 13 karena kita sedang gugat (UU Cipta Kerja) di MK. Kalau para pihak masih menggugat
dan belum inkrah, maka undang-undang lama yang berlaku. Lagi-lagi pemerintah mencederai
penegakan hukum
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Para menteri yang terlibat dalam pembuatan
PP nomor 36 sungguh membuat permufakatan jahat. Rumusan atau formula kenaikan upah
minimum dengan istilah batas bawah dan batas atas tidak dikenal dalam omnibus law UU Cipta
Kerja yang ditandatangani presiden dan DPR

569