Page 566 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Tapi kita realistis saja lah. Dengan nilai inflasi (1,68 persen) itu kita hanya mempertahankan
daya beli
negative - Jauhar Effendi (Asisten I Pemmprov Kaltim) Mereka ingin pola pengupahan PP 36 ini
dicabut atau direvisi. Karena dianggap oleh pekerja, tidak menguntungkan

neutral - Jauhar Effendi (Asisten I Pemmprov Kaltim) Besok (hari ini) saya minta Disnakertrans
ke Jakarta untuk menyampaikan usulan dari serikat buruh ke Kementerian Tenaga Kerja

neutral - Slamet Brotosiswoyo (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kaltim) Kami tidak ada
masalah sepanjang itu sesuai aturan

negative - Bakrie Hadi (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim) Terkait naik
atau tidaknya, dewan pengupahan yang ditugasin. Mau naik atau menurunkan UMP pasti ada
dasar
negative - Bakrie Hadi (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim) Karena
mereka bekerja berdasarkan undang – undang. Dan saya pikir mereka nggak mungkin asal –
asalan

positive - Bakrie Hadi (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim) Cost nambah
lagi kalau udah naik berapapun nilainya ya. Tapi berdampak ke pengeluaran biaya operasional
bulanan (BOP) bagi teman – teman yang melibatkan banyak tenaga kerja

negative - Donna Faroek (Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim) Karena menghitung
angka pertumbuhan dan inflasi daerah. Kalau di PP 78 pakai angka nasional, di mana kalau kita
sedang minus, maka angka nasional tentu tidak

neutral - Donna Faroek (Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim) Formula baru ini
sudah didorong terbentuk dari tahun 2014, baru diterbitkan 2020

positive - Donna Faroek (Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim) Kita lihat nanti hasil
release resmi. Kita harapkan yang terbaik. Dunia usaha melalui Apindo sudah sangat kondusif
dengan pekerja dan buruh. Hal ini diakui secara nasional dan patut dipertahankan serta
kembangkan untuk Kaltim

neutral - Rusman Ya’qub (Ketua Komisi IV DPRD Kaltim) Semua unsur tentu mengacu peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira sudah ada acuannya dan pasti selalu alot
dalam proses pembahasannya setiap tahun dan itu lumrah saja

positive - Rusman Ya’qub (Ketua Komisi IV DPRD Kaltim) Kita pahami kondisi pengusaha harus
diberi ruang untuk melakukan recovery. Sehingga ada titik kompromi yang bisa saling menopang
satu sama lain

Ringkasan

Kenaikan UMP Kaltim 2022 terus mendapat penolakan dari komponen buruh dan pekerja. Melalui
6 serikat pekerja, mereka menuntut pemerintah merevisi dasar penetapan upah. Pengerahan
massa akan dilakukan jika tuntutan tak dipenuhi. Ketua Serikat Pekerja Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Sulaeman Hattase mendesak pemerintah mencabut dasar
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

565