Page 567 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 567
TOLAK KENAIKAN UMP, SERIKAT MINTA PP 36 DIREVISI
SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Kenaikan UMP Kaltim 2022 terus mendapat penolakan dari
komponen buruh dan pekerja. Melalui 6 serikat pekerja, mereka menuntut pemerintah merevisi
dasar penetapan upah. Pengerahan massa akan dilakukan jika tuntutan tak dipenuhi.
Ketua Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Sulaeman Hattase
mendesak pemerintah mencabut dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.
Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, sebagai turunan
Undang-Unnag Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP tersebut dinilai merugikan pekerja karena menghapus komponen hidup layak (KHL) yang
selama ini menjadi acuan dalam penetapan UMP. Sebagai gantinya, beleid baru menggunakan
acuan batas atas dan batas upah dengan rumusan tertentu.
“Kalau keputusan itu ditetapkan, artinya sama saja pemerintah mendukung upah murah. Maka
sudah selayaknya direvisi atau dicabut,” kritik Sulaeman.
Ia menilai, penerapan aturan dilakukan setengah-setengah. Jika mengacu PP 36/2021,
seharusnya komponen yang digunakan ialah berdasarkan inflasi nasional sebesar 1,68 persen.
Ini akan berdampak baik bagi buruh.
“Bukan menggunakan inflasi daerah yang lebih rendah. Kami ada usulan untuk mengikuti inflasi
nasional 1,68 persen. Sehingga ada kenaikan Rp 50 ribu. Tidak tinggi, tetap datar,” ujarnya.
Asal tahu saja, Dewan Pengupahan menetapkan UMP Kaltim 2022 dengan penghitungan inflasi
daerah, sehingga naik Rp 33.118,50 dari UMP 2021. Dengan kenaikan itu, UMP tahun depan
menjadi Rp 3.014.497,22.
Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) Sukarjo
mengakui jika penetapan inflasi daerah diambil lantaran pertumbuhan ekonomi Kaltim 2019-
2020, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya 1 persen.
“Karena yang lebih tinggi inflasi, ya kita pakai inflasi kaltim yang 1,11 persen itu,” ujarnya dalam
kesempatan terpisah.
Ia menyebut meski sudah menggunakan angka inflasi Kaltim untuk penentuan UMP, namun
unsur serikat pekerja dan buruh di Kaltim tidak setuju dengan besaran UMP Kaltim 2022. Karena
formulasi PP 36/2021 menghasilkan angka yang terlalu minim.
“Semua unsur serikat tidak menandatangani berita acara. Alasannya pertama formulasi di PP 36
itu bermuara kepada melegalkan upah murah,” katanya.
Menurutnya formula pada PP 78/2015 yang lebih bagus. Hanya karena sudah dicabut dan
dihapus, maka PP tersebut tidak bisa lagi dijadikan acuan.
“Serikat mengusulkan menggunakan parameter yang realistis saja. Untuk mempertahankan daya
beli, serikat pekerja menghendaki, ya sudahlah jangan 1,11 tapi pakai yang 1,68 persen itu. Jadi
kenaikannya sekitar Rp 50 ribu sekian,” urainya.
Sayangnya, kata dia, keinginan unsur buruh dalam pembahasan itu tidak direalisasikan.
Pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan kenaikan UMP sesuai formula yang sudah diatur
dalam PP 36/2021. Sementara saat ini, serikat buruh meyakini hal tersebut sebagai upaya
melegalkan upah murah, sehingga keenam serikat pekerja sepakat akan melakukan aksi unjuk
rasa yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.
566
