Page 568 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

“Menuntut gubernur untuk tidak mengesahkan UMP yang Rp 3,014 juta itu. Tapi kita menuntut
untuk menggunakan perkalian (inflasi) 1,68 persen,” tukasnya.
Tuntutan kedua, kata dia, agar gubernur bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat agar
diadakan revisi PP 36/2021, khususnya mengenai formula UMP.

“Aksi itu rencana tanggal 19. Harapannya gubernur mendengar kami. Karena penurunannya ini
jauh. Kalau kita pakai PP 78, dengan formula yang dipakai secara nasional itu kenaikannya bisa
mencapai Rp 150 ribuan lebih,” katanya.

Bahkan, kata dia, jika formulasinya diganti, dihitung dengan hanya mendasari nilai inflasi 1,68
persen ditambah pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka nilai kenaikan UMP Kaltim jadi lumayan.

“Yaitu sebesar sekitar Rp 70 ribuan. Hampir Rp 80 ribu. Tapi kan ini usulannya enggak bisa jadi
acuan. Tapi kita realistis saja lah. Dengan nilai inflasi (1,68 persen) itu kita hanya
mempertahankan daya beli,” harapnya.

Mencegah terjadinya unjuk rasa serikat pekerja, pemerintah menggelar pertemuan tertutup
dengan Dewan Pengupahan, Selasa (18/11).

Pemprov diwakili Asisten I, Jauhar Effendi, mendengar masukan dari unsur Dewan Pengupahan.

Selain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim,
Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SP KSBSI), Serikat Pekerja
Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (SP Kahutindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Kaltim, dan Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP) Kaltim.

“Mereka ingin pola pengupahan PP 36 ini dicabut atau direvisi. Karena dianggap oleh pekerja,
tidak menguntungkan,” imbuh Asisten I Pemmprov Kaltim, Jauhar Effendi.

“Besok (hari ini) saya minta Disnakertrans ke Jakarta untuk menyampaikan usulan dari serikat
buruh ke Kementerian Tenaga Kerja,” tegas Jauhar.
Terkait usulan penggunaan data inflasi nasional, Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo
menyerahkan pada aturan yang berlaku.

“Kami tidak ada masalah sepanjang itu sesuai aturan,” ujarnya. Akan tetapi, SBS mengingatkan
jangan sampai tuntutan pekerja menjadi boomerang, yang bisa merugikan pekerja dan
pengusaha. Berdasarkan aturan, batas akhir penetapan UMP 2022 ialah 20 November 2021.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim, Bakrie Hadi akan menjalankan
putusan UMP. Ia meyakini Dewan Pengupahan telah bekerja sesuai aturan.

“Terkait naik atau tidaknya, dewan pengupahan yang ditugasin. Mau naik atau menurunkan UMP
pasti ada dasar,” ujarnya.
“Karena mereka bekerja berdasarkan undang – undang. Dan saya pikir mereka nggak mungkin
asal – asalan,” kata Bakri.

Bakri menjelaskan, kenaikan UMP akan berdampak pada biaya operasional bulanan. Terutama
perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja.

“ Cost nambah lagi kalau udah naik berapapun nilainya ya. Tapi berdampak ke pengeluaran
biaya operasional bulanan (BOP) bagi teman – teman yang melibatkan banyak tenaga kerja,”
jelas Bakri.Nilai UMP saat ini, menurut Bakri sudah cukup tinggi. Apalagi dengan kondisi
perusahaan yang belum sepenuhnya pulih.

567