Page 93 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 93
Terkait hal tersebut, pihaknya berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat agar penetapan
UMP ini tidak memberatkan pekerja. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida
Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen.
Ia mengatakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Meski demikian, pihaknya masih akan
menunggu penetapan UMP per provinsi dari masing-masing gubernur dan mengumumkannya
paling lambat pada 20 November 2021.
Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota ditetapkan paling lambat tanggal 30 November
2021. Selain itu, ia juga meminta perusahaan sudah tidak boleh lagi menangguhkan pembayaran
gaji kepada pekerja sesuai ketentuan upah minimum mulai 2022.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Wahyu Haryanto
mengatakan saat ini UMP yang ditetapkan oleh pemerintah sifatnya belum final.
"Masih ada pembahasan untuk penetapan UMK," katanya.
92
