Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Penolakan ditandai dengan gelombang unjuk rasa yang dimulai pada hari ini, 17 November 2021,
di daerah. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum yang lebih tinggi
pada 2022.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan kenaikan upah tahun
depan semestinya berkisar 7-10 persen. Tuntutan itu didasari survei yang dilakukan KSPI di 10
provinsi dengan menggunakan parameter kebutuhan hidup layak sesuai Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003.

Menurut Said, buruh merujuk kepada beleid lama, lantaran Undang-undang Cipta Kerja hingga
saat ini masih digugat di Mahkamah Konstitusi dan belum inkracht. "Karena itu KSPI dalam
menghitung kenaikan upah menggunakan dalil hukum lama, UU 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan pasal pengupahan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang belum dicabut," ujar
Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa, 16 November 2021.

Kalau mau mengambil jalan tengah berlandaskan dua beleid itu, Said mengatakan kenaikan upah
minimum seharusnya berada pada kisaran 5-7 persen. Karena itu, penetapan upah minimum
yang berlandaskan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tetang pengupahan itu dinilai lebih buruk dari era Orde Baru.

"Menaker lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha dan pemilik modal,
dibandingkan memberi perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh atau pegawai yang
mengembalikan rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman Soeharto di era Orde Baru," ujar
Said.

Proyeksi kenaikan rata-rata upah minimum provinsi sebelumnya disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Namun, kenaikan tersebut masih menunggu keputusan masing-
masing gubernur, paling lambat 20 November 2021.

Selain nilainya yang kecil, KSPI mempertanyakan adanya klausul batas atas dan batas bawah
dalam penentuan upah minimum. Menurut Said, hal tersebut inkonstitusional lantaran tidak
pernah disebutkan dalam Undang-undang Cipta Kerja. Ia juga menilai upah minimum sebagai
jaring sosial seharusnya ditetapkan hanya satu angka, bukan dalam kisaran rentang.

Formula penghitungan batas atas dan bawah dijabarkan di Pasal 26 dalam PP Nomor 36 Tahun
2021. Batas atas dan bawah adalah rentang yang digunakan untuk menetapkan penyesuaian
nilai upah minimum. Variabel yang digunakan dalam penetapan batas atas itu adalah rata-rata
konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga yang bekerja di setiap rumah tangga. Sementara, penetapan batas
bawah adalah 50 persen dari batas bawah.

Said khawatir klausul batas atas batas bawah justru membuat upah minimum pekerja turun,
alih-alih naik. Untuk itu, dia mengatakan gelombang unjuk rasa di daerah nantinya akan diikuti
unjuk rasa nasional, mogok daerah, dan mogok nasional.

"KSPI sudah melakukan koordinasi dengan serikat buruh lain. Hampir lebih dari 60 federasi
serikat buruh di tingkat nasional dan lima konfederasi di tingkat nasional menyatakan akan
menggelar mogok nasional," ujar Said.

Mogok kerja tersebut rencananya dilakukan pada awal Desember 2021. Namun, tanggal pasti
mogok tersebut masih tentatif dan belum diputuskan oleh gabungan serikat buruh. Mogok
diperkirakan berlangsung pada 6-8 Desember 2021.

96