Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

negative - Bhima Yudhistira (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Ini efeknya berarti daya beli kelas menengah dan pekerja rentan bisa tergerus inflasi
negative - Bhima Yudhistira (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Kalau naiknya cuma 1 persen, konsumsi masyarakat akan terpengaruh. Apalagi tahun
depan ada penyesuaian PPN naik dari 10 jadi 11 persen. Kebijakan perpajakan juga kan tidak
mengakomodasi kepentingan pekerja

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Tidak, justru yang dipakai
menghitung adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi mana yang paling tinggi

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Jadi bukan tergerus atau
diminim-minimkan tidak. Tidak boleh direkayasa, itu berdasarkan data dari BPS

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Jadi bukan tergerus atau
diminim-minimkan tidak. Tidak boleh direkayasa, itu berdasarkan data dari BPS.

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Ada beberapa provinsi yang
tidak naik karena pertumbuhan ekonomi atau inflasinya minus. Artinya, boleh menetapkan upah
minimum yang saat ini diterima, bukan mengambil batas bawah. Jadi dalam rentang batas atas
dan bawah tapi tidak boleh lebih rendah dari yang diterima saat ini

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tapi setelah diumumkan rata-
rata nasional 1,09 persen ada respons dari serikat pekerja. Respons saya adalah itu rata-rata
nasional lho, bukan masing-masing daerah segitu. Mungkin saja ada gubernur yang umumkan
lebih dari itu. Itu rata-rata nasional, ada yang di bawah, ada yang di atas

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jadi tidak boleh diambil di
bagian bawah, kita bisa kontrol. Kemnaker sudah memiliki simulasi masing-masing daerah tapi
harus ditetapkan gubernur

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tidak usah khawatir, kami
akan kawal dan kami simulasinya. Pasti kami kontrol berapa yang ditetapkan. InsyaaAllah tidak
akan merugikan pegawai

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Satu persen kecil? Ya kecil,
tapi kalau lihat negara lain ada tidak yang mampu menaikkan? Itu pun 1,09 persen rata-rata
nasional ya.

Ringkasan

Gelombang penolakan terhadap penetapan upah minimum 2022 membesar setelah pemerintah
mengumumkan bahwa proyeksi rata-rata kenaikan upah minimum provinsi pada tahun depan
hanya sekitar 1,09 persen. Penolakan ditandai dengan gelombang unjuk rasa yang dimulai pada
hari ini, 17 November 2021, di daerah. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut kenaikan upah
minimum yang lebih tinggi pada 2022.

BANJIR KRITIK MINIMNYA KENAIKAN UPAH MINIMUM

Gelombang penolakan terhadap penetapan upah minimum 2022 membesar setelah pemerintah
mengumumkan bahwa proyeksi rata-rata kenaikan upah minimum provinsi pada tahun depan
hanya sekitar 1,09 persen.

95