Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 16

Judul               Alihkan Saja untuk Bantuan Sosial Langsung
                 Nama Media          Jawa Pos

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg1&11
                 Jurnalis            *
                 Tanggal             2020-07-14 05:39:00
                 Ukuran              344x186mmk
                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 190.920.000
                 News Value          Rp 1.909.200.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Positif



              Ringkasan

              SETELAH ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program kartu prakerja
              diubah secara total. Termasuk juga payung hukumnya.


              Tapi, kartu prakerja sejak awal secara konsep menurut saya kurang pas dalam situasi pandemi


              ALIHKAN SAJA UNTUK BANTUAN SOSIAL LANGSUNG

              SETELAH ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program kartu prakerja
              diubah secara total. Termasuk juga payung hukumnya.

              Tapi, kartu prakerja sejak awal secara konsep menurut saya kurang pas dalam situasi pandemi

              Jadi,  adanya  pembahan  payung  hukum  tidak  serta-merta  membuat  kartu  prakerjaitu  lebih
              efektif. Apalagi memasukkan program kartu prakerja sebagai stimulus.

              Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, memastikan target peserta lebih tepat sasaran itu
              cukup  sulit.  Sebab,  kita  melihat  akses  korban  PHK  (pemutusan  hubungan  kerja)  terhadap
              informasi  kartu  prakerja  itu  masih  terbatas.  Kedua,  pencocokan  data  itu  memang  masih
              bermasalah antara BPJS Ketenagakerjaan dan kartu prakerja.

              Terakhir, terkait dengan penunjukan mitra platform digital. Jika tanpa melalui lelang barang dan
              jasa, harus dipastikan tidak ada aliran uang secara langsung maupun tidak langsung dari APBN
              kepada platform.

              Nah, para platform digital ini tertarik bergabung ke kartu prakerja karena ada dana Rp 5,6 triliun
              yang disiapkan untuk pembiayaan pelatihan digital. Tetap saja, setiap ada Rp 1 dana APBN
              yangmasuk ke dalam platform, karena merupakan entitas bisnis, wajib hukumnya melalui lelang
              barang  dan  jasa.  Apalagi  ini  jumlah  anggarannya  cukup  besar.  Kalau  tidak  hati-hati  nanti
              menyebabkan kerugian negara.

              Saran  saya,  lebih  baik  program  kartu  prakerja  dihentikan.  Dana  seluruhnya  dialihkan  untuk
              bantuan sosial secara langsung.

                                                           15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21