Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Ini yang menurut saya menjadi kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah mau membenahi sistem
penunjukan langsung. Sementara di sisi lain, platform juga enggan bergabungjika keuntungan
yang didapat kecil. Karena ini bukan kerja sosial. Jadi, menurut saya, ini justru menambah
kerumitan program kartu prakerja. Lebih tidak efektif lagi.

Apalagi, di dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020, peserta disuruh mengembalikan dana
insentifketika tidak memenuhi dan menyelesaikan pelatihan. Dan juga kalau sasaran pesertanya
tidak tepat.
Jika demikian, justru pengawasannya akan jauh lebih susah. Sebab, surat keterangan PHK itu
bisa didapat dengan mudah. Khususnya, bagi pekerja-pekerja sektor informal.

Banyak juga yang kemudian sulit untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi, apakah benar-
benar peserta kartu prakerja itu merupakan korban PHK. Itu akan sangat sulit, masih tetap

ada celahnya.
Selain itu, adanya Perpres Nomor 76 Tahun 2020 memberikan jalan tol bagi komite kerja dan
manajemen pelaksana. Sebab, segala kebijakan, ketentuan, dan pelaksanaan yang telah diambil
komite kerja dan manajemen pelaksana dianggap sah. Sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.
Artinya, ketika kebijakan maupun pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya sebenarnya keliru,
itu dibenarkan. Dan sah.

Saya kira itu masih bisa direvisi lagi. Tidak menutup kemungkinan. Karena kalau masih tidak
sesuai dengan rekomendasi dari KPK, ada potensi kerugian negara dari model penunjukan
platform sebelumnya. Seharusnya itu sudah terkena pidana.

Inilah yang saya bilang, dari mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Nomor 1 Tahun 2020 ada pasal kekebalan di situ itu menjadi dasar juga. Jadi, bahaya di tengah
situasi pandemi ada program pemerintah yang berpotensi menimbulkan celah korupsi. Tapi,
seakan diberi kekebalan hukum. (*/c7/ttg) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra
Hartanto

16