Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

tidak bernilai ekonomis," kata Menteri PPPA 1 Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam webinar
tentang Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta,
Senin (13/7/2020).

Ia mengatakan, keberadaan PRT sangat penting untuk menunjang urusan rumah tangga dan
kebutuhan sehari-hari, terutama apabila di dalam rumah tangga tersebut terdapat balita, ibu
hamil, penyandang disabilitas, ataupun orang yang berusia lanjut. Kelangsungan rumah tangga,
menurutnya, akan sangat terbantu dengan hadirnya pekerja rumah tangga. Tidak hanya itu,
PRT juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya menjaga
kebersihan lingkungan keluarga, tetapi juga kesehatan, kenyamanan dan ketenteraman di
lingkungan keluarga tempat PRT itu bekerja.

Oleh karena itu, anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan
merupakan anggapan yang keliru. Lebih lanjut, Menteri Bintang mengatakan, berdasarkan data
dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2019, pekerja perempuan pada
kegiatan informal mencapai 41,97 persen. Sedangkan pekerja laki-lakinya sebesar 58,03 persen.

Meskipun demikian, pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang
cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumah tangga atau pekerja keluarga,
menurut data Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation/ILO) pada
2018. PRT, lanjut Menteri Bintang, memiliki kerentanan dan cenderung bekerja tanpa tanpa
memiliki perlindungan, baik secara sosial dan hukum. PRT juga pada umumnya tidak mendapat
dana pensiun, cuti dan juga tidak mendapat asuransi kesehatan.

"Perempuan yang bekerja di dalam rumah tangga juga mendapatkan upah yang relatif rendah,
serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti kekerasan di dalam rumah tangga,"
katanya.

Menteri Bintang mengatakan, dorongan agar Rancangan Un-dang-Undang (RUU) Perlindungan
PRT segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Perlindungan PRT seyogyanya diupayakan
tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum, melainkan untuk memberikan perlindungan dan
pengakuan bagi PRT sebagai pekerja, sehingga hak-hak normatif m<er-eka terpenuhi, sama
dengan hak-hak pekerja pada umummya "PRT telah memberi kontribusi besar bagi keluarga
dlan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, PRT sudlah sepatutnya diberi penghargaan dan tidak lagi didiskrimimasi dalam
bentuk apapun.

"Banyaknya jumlah PRT dan perannya yang penting turut meim-pengaruhi kondisi sosial dlan
ekonomi dari tingkat keluairga hingga nasional," katanya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya
mereka dilindungi dan hak-hak mereka dijamin tidak hanya oleh pemberi kerja tetapi juga oleh
pemerintah dan semua orang, (ant)

19