Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

"Kami akan mulai dari wilayah-wilayah yang masuk kategori zona hijau, lalu juga berkoordinasi
mengenai kapasitas setiap lembaga pelatihan," katanya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Purbasari, menuturkan
tingginya minat tak hanya ditunjukkan calon peserta, tapi juga mitra platform digital dan
lembaga pelatihan. "Untuk platform pada permulaan ini ada delapan. Namun sekarang kami
juga sudah banyak menerima proposal dari badan usaha dan organisasi lain yang tertarik
berpartisipasi," ucapnya.
Dia mengatakan Manajemen Pelaksana menyiapkan serangkaian instrumen asesmen untuk
mengevaluasi kesiapan calon mitra platform yang ingin bergabung. "Mereka harus bisa
melakukan integrasi teknis dan keamanan data, serta memenuhi serangkaian protokol yang
disyaratkan."
Denni menambahkan, saat ini pemerintah telah menetapkan 166 lembaga pelatihan. "Namun
yang sedang antre dan kami kurasi ada sekitar 266 lembaga," ujarnya. Dia memastikan kualitas
materi pelatihan ke depan akan terus ditingkatkan sesuai dengan standar kompetensi yang
dibutuhkan peserta. "Kami juga menerapkan sistem ulasan dan rating atas pelatihan yang
diberikan. Ini akan menjadi juri utama dalam evaluasi yang kami lakukan."

Langkah pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja menuai kecaman. Anggota Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, menyesalkan langkah pemerintah yang masih
berkukuh melanjutkan program meski mendapat banyak kritik masyarakat. "Walau pemerintah
menerbitkan perpres baru dengan dalih perbaikan, menurut saya, semangatnya masih sama
seperti yang lama, termasuk soal pelatihan daring," katanya.

Dia mengatakan, alih-alih digunakan untuk pelatihan kerja online, pemerintah diharapkan dapat
mengalokasikan anggaran negai'a untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Pemerintah menganggarkan setidaknya Rp 20 triliun untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Kalau pelatihan online ditiadakan, bisa menghemat Rp 5,6 triliun dan anggaran ini bisa dialihkan
untuk penanganan Covid-19 lainnya,"ujar Sukamta.

Hal senada diungkapkan lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW).
Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, materi pelatihan berbayar

yang disediakan itu sebenarnyadapat diperoleh secara gratis oleh masyarakat. "Maka itu, kami
mendesak agar Presiden Joko Widodo mencabut Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan
menghentikan sementara pelaksanaan program hingga ada evaluasi menyeluruh yang
disampaikan oleh masyarakat," ujar peneliti dari ICW, Wana Alamsyah.

TEMPO/SUBEKTI

caption:

Warga menunjukkan situs pelatihan gratis Prakerja.org di Jakarta, 20 Mei lalu.

22