Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 27
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny
Sri Hartati, Senin 03/7/2020), peraturan terbaru tidak signifikan menjawab persoalan. Beberapa
persoalan yang mendapat sorotan adalah kemitraan dengan penyedia pasar (marketplace)
platform digital yang tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa serta memunculkan potensi
konflik kepentingan.
Ada pula problem penyaluran program yang dinilai tak tepat sasaran untuk menjawab persoalan
ketenagakerjaan di tengah pandemi. Alih-alih mengatasi persoalan selama gelombang 1-3, kata
Enny, perpres baru terkesan "menimpakan" kesalahan pada peserta lewat pasal pengembalian
uang dan tuntutan ganti rugi.
Dalam Pasal 31C misalnya, penerima Kartu Prakerja yang tak memenuhi persyaratan, tetapi
telah menerima bantuan biaya pelatihan dan insentif wajib mengembalikan uang ke negara.
Jika peserta tak mengembalikan dalam waktu 60 hari, manajemen pelaksana dapat mengajukan
gugatan ganti rugi kepada yang bersangkutan.
"Persoalannya, kenapa waktu verifikasi, orang itu bisa lolos? Berarti masalahnya ada di sistem
seleksi yang tidak beres. Lantas, kenapa yang dikenakan sanksi mengembalikan uang hanya
masyarakat?" kata Enny.
Di sisi lain, bentuk penyaluran biaya ada dua, yakni biaya pelatihan untuk membayar lembaga
pelatihan dan biaya insentif untuk peserta. Namun, Perpres No 76/2020 tak mengatur
pertanggungjawaban biaya modul pelatihan yang diberikan ke lembaga pelatihan dan ikut
diterima platform digital melalui pungutan komisi.
Secara garis besar, Kartu Prakerja dinilai belum terbukti bisa menjawab persoalan
ketenagakerjaan di tengah pandemi. Belum ada tolok ukur obyektif yang bisa menunjukkan
peserta jadi lebih terampil setelah ikut program atau mendapatkan pekerjaan dan sukses
menjalankan usaha sendiri.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, perpres sudah
menampung berbagai masukan dan rekomendasi banyak pihak, seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, dan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Kami ingin menjamin program tetap bisa jalan dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan
tata kelola program. Dengan perpres baru, kami harap program berjalan lancar mengingat batch
berikut sudah sangat ditunggu," kata Susi.
Perpres No 76/2020, Susi sebut, bersifat melengkapi beberapa aspek akuntabilitas dan tata
kelola, seperti pengaturan syarat peserta yang diperjelas dan diperketat agar penyaluran tepat
sasaran. Pihak yang tidak bisa jadi penerima manfaat juga diperjelas lewat perpres baru.
Terkait kewajiban pengembalian uang dan tuntutan ganti rugi ke peserta, pengenaan sanksi
baru diberikan untuk peserta gelombang keempat.
(AGE)
26
