Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 32
Judul Pemerintah Ingin Pastikan Kartu Prakerja Tepat Sasaran
Nama Media Investor Daily
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ark
Tanggal 2020-07-14 04:53:00
Ukuran 231x118mmk
Warna Warna
AD Value Rp 48.510.000
News Value Rp 145.530.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian) Karena
itulah dalam pelaksanaannya karena ada beberapa pergeseran baik dari sisi tujuan dan teknis
pelaksanaannya, ada beberapa yang harus diselesaikan di tingkat regulasi dan aturannya
positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian) Dengan
adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat beijalan dengan lancar,
karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta
program kartu pakerja
neutral - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian) Kami
mengharapkan pada gelombang IV ini dapat segera dibuka pada akhir Juli ini. Kuotanya
mungkin sampai 500.000 peserta
positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian)
Penambahan anggota Komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang
baik
neutral - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian) Jika
penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi,
Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Ringkasan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 sebagai upaya
menyempurnakan tata kelola Program Kartu Prak-erja. Revisi Perpres dilakukan setelah
mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh
Komite Cipta Kerja.
PEMERINTAH INGIN PASTIKAN KARTU PRAKERJA TEPAT SASARAN
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 sebagai upaya
menyempurnakan tata kelola Program Kartu Prak-erja. Revisi Perpres dilakukan setelah
mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh
Komite Cipta Kerja.
31