Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 35
Judul Kartu Prakerja Berlanjut
Nama Media Investor Daily
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-07-14 04:52:00
Ukuran 378x117mmk
Warna Warna
AD Value Rp 79.380.000
News Value Rp 238.140.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Kelanjutan
program ini akan ditandai dengan pembukaan pendaftaran untuk gelombang IV mulai minggu
ketiga atau keempat Juli 2020. Pelaksanaan program ini telah melalui serangkaian evaluasi dan
kini mengacu aturan yang baru, yakni Paraturan Presiden (Perpres) 76 Tahun 2020 tentang
Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui
Program Kartu Prakerja.
KARTU PRAKERJA BERLANJUT
Pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Kelanjutan
program ini akan ditandai dengan pembukaan pendaftaran untuk gelombang IV mulai minggu
ketiga atau keempat Juli 2020. Pelaksanaan program ini telah melalui serangkaian evaluasi dan
kini mengacu aturan yang baru, yakni Paraturan Presiden (Perpres) 76 Tahun 2020 tentang
Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui
Program Kartu Prakerja.
Dalam Perpres 76/2020, pemerintah menambah daftar peserta yang bisa mengikuti program
ini. Selain diberikan kepada pencari kerja, Kartu Prakerja ini juga diberikan kepada pekerja atau
buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
kerja. Peningkatan kompetensi kerja ini termasuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan
dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro kecil. Sedangkan Kartu Prakerja
tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara
(ASN), TNI, dan Polri. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan
dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.
Tidak hanya itu, Perpres 76/2020 juga mengatur ketentuan pengembalian biaya bantuan yang
diterima bagi peserta yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan. Tindakan hukum bagi yang
melakukan pemalsuan identitas atau data diri. Dengan adanya aturan ini, diharapkan calon
peserta yang mendaftar betul-betul pekerja yang terdampak Covid-19, sehingga lebih tepat
sasaran.
34