Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Peserta Program Kartu Prakerja gelombang empat dan berikutnya akan mencapai kuota 500.000
orang.

Prioritas peserta adalah pekerja terdampak yang sudah disaring Kementerian Ketenagakerjaan
dan BPJS Ketenagakerjaan atau white list sebanyak 1,7 juta orang yang akan masuk bertahap
mulai gelombang keempat dan seterusnya.

Pada gelombang 4-5, diisi oleh 80% peserta prioritas dan 20% adalah peserta umum.
Selanjutnya, jumlah peserta prioritas semakin sedikit dan peserta umum makin banyak dengan
perbandingan 20:80.

Tingginya animo pekerja mengikuti program ini menjadi gambaran bahwa Kartu Prakerja sangat
dibutuhkan masyarakat. Sejak dibuka 11 April 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja mencatat sudah ada 11 juta pendaftar dari 513 kabupaten/kota di Tanah Air. Selama
gelombang pertama hingga ketiga, Program Kartu Prakerja menerima 680.000 peserta yang
dilakukan secara daring atau online untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Untuk program pelatihan secara luring (tatap muka), pemerintah menargetkan kegiatan itu
dapat dimulai pertengahan atau akhir Agustus 2020 dengan tetap mengutamakan protokol
kesehatan.

Berlanjutnya program Kartu Prakerja banyak ditunggu para pekerja yang terkena PHK dan
dirumahkan maupun yang ingin meningkatkan kompetensinya. Berlanjutnya program ini juga
telah mendapatkan hasil verifikasi pelaksanaan gelombang 1-3 terkait pembayaran kepada
lembaga pelatihan. Verifikasi itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) yang sedang berjalan. Saat ini ada delapan platform digital yang menjadi
mitra dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja, yakni Sisnaker dari Kementerian
Ketenagakerjaan, Pijar Mahir, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Bukalapak, Pintaria, dan
SkiD Academy by Ruang Guru.

Pelaksanaan Kartu Prakerja sebelumnya memicu pro kontra di masyarakat Bahkan, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata
laksana program yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu meliputi proses
pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
Permasalahan tersebut salah satunya karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk
kondisi normal sesuai Perpres 36/2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini
kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial sehingga dari sisi regulasi perlu disesuaikan.

Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, KPK menilai Perpres 76/2020 yang diterbitkan
pada 8 Juli 2020 itu sudah memuat sejumlah rekomendasi dari lembaga antirasuah itu. Perpres
ini juga memuat sejumlah perubahan aturan terkait pelaksanaan program senilai Rp 20 triliun
yang ditujukan untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat tersebut. Setiap peserta mendapatkan
paket manfaat total senilai Rp 3.550.000, yang terdiri atas bantuan biaya pelatihan sebesar Rp
1 juta dan insentif pascapelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan (total Rp
2,4 juta), serta insentif survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei atau
total Rp 150.000 per peserta.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) pada Juni 2020 mengungkapkan sebanyak 96% peserta menilai program
Kartu Prakerja tidak mubazir. Selain itu, hasil survei juga mengungkapkan bahwa 92% peserta
menyatakan program ini efektif, 94% menyatakan pelatihan yang diberikan beragam, serta
infrastruktur dan fasilitas pendukung memuaskan.

Survei itu dilakukan TNP2K atas permintaan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
untuk mengetahui respons peserta sebelum hasil survei berbayar menggunakan uang insentif.

35