Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

DPR: HENTIKAN KARTU PRAKERJA

JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi merevisi pelaksanaan program kartu prakerja dengan
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020 lalu.

Perubahan itu menuai kritikan. Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mempertanyakan sikap
pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja.

"Saya melihat tidak banyak perubahan dalam perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang
lama. Termasuk soal pelatihan daring yang banyak mendapat kritikan, masih saja akan
dilakukan," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (12/8) malam.

Lebih lanjut, Sukamta mengatakan dalam perpres yang baru, pada pasal 5 ditambahkan adanya
konten pelatihan kewirausahaan. Juga disebutkan di pasal 6 ayat 2, pelatihan dengan
mempertimbangkan standar kompetensi kerja. Baginya hal tersebut hanya tambahan pemanis
kata saja.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak semaunya
membuat aturan di masa pandemi yang dapat dapat mengarah kepada moral hazard .

Untuk diketahui, dalam perpres revisi tersebut disebutkan pada pasal 31A, pemilihan platform
digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa
pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa
pemerintah.

Menurut dia, hal itu membuka peluang korupsi, karena diberi diskresi sebagai proses yang tidak
masuk pengadaan barang dan jasa.

Apalagi, pada pasal 31B disebutkan, kebijakan yang telah ditetapkan oleh komite cipta kerja
dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan program kartu krakerja oleh manajemen
pelaksana sebelum perpres mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.

"Ukuran itikad baik kan sangat subyektif, revisi perpres ini terlalu berlebihan. Akan lebih baik
program ini dihentikan saja dan diganti dengan skema bantuan untuk korban PHK akibat
pandemi," kata Sukamta.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menyebutkan, jika pemerintah peka terhadap berbagai
kritik dan masukan, semestinya pelatihan online ditiadakan. Skema kartu prakerja murni
dialihkan dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.

Hal tersebut dinilai akan lebih menghemat pengeluaran uang pemerintah yang saat ini
jumlahnya terbatas karena pendapatan negara yang minim.
"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi
anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara online ditiadakan,
setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan
covid-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," ujar dia.
Libatkan E-Commerce Ia melanjutkan, dengan kondisi masyarakat yang alami kesulitan
ekonomi, pemerintah bisa meminta kepada perusahaan platform digital untuk berikan pelatihan
secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.

Aktivitas transaksi melalui platform digital pada masa pandemi saat ini meningkat pesat.
Mengutip laporan Kominfo, aktivitas belanja online meningkat sampai 400% selama pandemi

238